KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan anggaran sebesar Rp 350 triliun untuk tahun depan. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI dan TNI, Rabu (7/6). Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra mengatakan, dari usulan anggaran tersebut, pagu indikatif yang keluar baru Rp 123 triliun. "Intinya kita mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp 350 sekian triliun. Tapi yang keluar pagunya baru Rp 123 triliun. Itu saja. Dibagi semua untuk Kemenhan, Mabes TNI AD, AL, AU," kata Herindra usai Raker bersama Komisi I DPR, Rabu (7/6).
Baca Juga: Realisasi Anggaran Kementerian PUPR Telah Mencapai 22,7% Hingga Awal Juni Adapun pagu yang keluar diakui memang terlampau jauh dari anggaran yang diajukan. Namun, ia memastikan pihaknya masih terus mendorong penyelesaian minimum essential force (MEF), terutama dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). "Ya kita upayakan, walaupun kita masih, karena anggaran pagu yang kita terima masih jauh dari yang kita ajukan," imbuhnya. Adapun pagu indikatif yang keluar, kata Harindra, baru sekitar 40% dari rencana kebutuhan yang diajukan oleh Kemenhan. Meski anggaran jauh dari usulan, Kemenhan memastikan tahun depan masih akan ada program untuk pembelian pesawat tempur. Ia menegaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memerlukan pertahanan kuat untuk menghadapi segala ancaman di bidang kemaritiman. "Kami ingin membuat pertahanan itu kuat karena negara kita itu besar. Jadi, untuk menjaga kedaulatan negara, kita harus mempunyai TNI yang kuat," ujar Harindra. Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno meminta agar Kemenhan melakukan indentifikasi secara detail mengenai pemeluk dan perawatan dari alutsista. Pasalnya memang ada alutsista yang perlu dilakukan upgrade, penggantian hingga penambahan. Hal tersebut diminta untuk diidentifikasi secara detil oleh Kemenhan. Selain itu indentifikasi juga diminta dilakukan terhadap potensi permasalahan, ancaman dari dalam dan luar negeri.
"Pagu indikatifnya hanya Rp 124 triliun tapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi dan proyek strategis pemerintah dan target pemerintah secara luas. Kan anggaran kita sekitar Rp 2.000 triliunan, pasti harus ada yang disesuaikan dan nanti juga bisa dicarikan sumber lainnya untuk mengejar," jelas Dave.
Dave menyebut, Komisi I mendorong agar kesejahteraan prajurit serta pemeliharaan dan perawatan alutsista dan revitalisasi persenjataan menjadi perhatian Kemenhan. "Fokus (anggaran) ke semuanya tapi yang kita dorong masing-masing anggota tuh yang kita pertanyakan hal tersebut. Kemarin kan heli latihan aja kan sudah jatuh, karena heli kan digunakan untuk angkut dan tempur. Jadi gimana kita (kalau) mengalami sebuah konflik kalau kita tidak memiliki peralatan yang benar-benar memadai," terangnya.
Baca Juga: LKPP Bekukan 15.556 Produk Impor di E-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
