JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat sama sekali terkait rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menawarkan PT Merpati Nusantara Airlines ke investor. Bambang S. Ervan, Juru Bicara Kemenhub mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengetahui rencana Kementerian BUMN tersebut. "Saya belum dengar dan Kemenhub tidak terlibat dalam hal itu (penawaran ke investor)," jelas Bambang kepada wartawan di kantornya, Jumat (12/7). Menurut Bambang, silakan saja jika Kementerian BUMN mau menawarkan saham Merpati ke investor. Sebab, hal itu merupakan bagian dari aksi korporasi maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Apalagi, sebagai wakil pemerintah, Kementerian BUMN memegang 100% saham Merpati. Bambang pun mempersilakan jika ada investor yang tertarik membeli maskapai dengan utang Rp 6 triliun tersebut, termasuk investor asing sekalipun. Dia hanya bilang, jika ada perubahan kepemilikan saham harus segera melapor ke Kemenhub. "Khusus asing, maksimal kepemilikan hanya 49%. Tidak boleh mayoritas," jelas Bambang. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kemenhub belum tahu Merpati akan dilego Dahlan
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat sama sekali terkait rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menawarkan PT Merpati Nusantara Airlines ke investor. Bambang S. Ervan, Juru Bicara Kemenhub mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengetahui rencana Kementerian BUMN tersebut. "Saya belum dengar dan Kemenhub tidak terlibat dalam hal itu (penawaran ke investor)," jelas Bambang kepada wartawan di kantornya, Jumat (12/7). Menurut Bambang, silakan saja jika Kementerian BUMN mau menawarkan saham Merpati ke investor. Sebab, hal itu merupakan bagian dari aksi korporasi maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Apalagi, sebagai wakil pemerintah, Kementerian BUMN memegang 100% saham Merpati. Bambang pun mempersilakan jika ada investor yang tertarik membeli maskapai dengan utang Rp 6 triliun tersebut, termasuk investor asing sekalipun. Dia hanya bilang, jika ada perubahan kepemilikan saham harus segera melapor ke Kemenhub. "Khusus asing, maksimal kepemilikan hanya 49%. Tidak boleh mayoritas," jelas Bambang. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
