KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran taksi online berbasis aplikasi tidak dipungkiri mengancam industri bisnis taksi argo yang sudah lama hadir sebelumnya. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mencari formula yang tepat agar kedua industri tersebut dapat berjalan seiringan tanpa mematikan bisnis lainnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyatakan, saat ini pemerintah terus berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi baik yang berbasis argo maupun aplikasi. Harapannya, agar kedua model transportasi tersebut dapat beroperasi beriringan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. "Nanti dilihat berapa banyak taksi argo yang sudah beroperasi. Nah, kekurangannya untuk taksi online. Nanti di website bebas bisa dibuka berapa banyak yang dibutuhkan," terang Sugihardjo di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10). Sugihadjo juga mengingatkan, selain mengakomodasi operasional taksi berbasis argo maupun aplikasi, pemerintah juga sedang mendorong pengembangan transportasi massal khususnya di wilayah Jabodetabek agar dapat mengurangi kemacetan. "Kita juga perhatikan, pemerintah di Jabodetabek sedang masif kembangkan angkutan massal. MRT dari utara dan selatan sudah menuju ke Bundaran HI. LRT juga dikerjakan. Agar biaya transportasi bisa semakin murah," tambah Sugihardjo. Namun, Ridzki Kramadibrata selaku Managing Director Grab Indonesia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat pertumbuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Jangan sampai, tingginya tingkat pertumbuhan tidak dapat diakomodasi oleh ketersediaan moda transportasi yang ada. "Jumlah demand saat ini sangat tinggi apalagi dengan kehadiran teknologi, masyarakat butuh jumlah yang lebih banyak. Jadi, dipertimbangkan juga pertumbuhan tersebut," ujar Ridzki. Walau begitu, Ridzki tetap akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan agar dapat mengakomodasi berapa besar kebutuhan dan ketersediaan armada dari Grab. "Kami akan beritahu Pak Sugihardjo berapa kebutuhan masyarakat, dan berapa supply yang dibutuhkan," pungkas Ridzki. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kemenhub cari rumus adil taksi argo dan online
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran taksi online berbasis aplikasi tidak dipungkiri mengancam industri bisnis taksi argo yang sudah lama hadir sebelumnya. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mencari formula yang tepat agar kedua industri tersebut dapat berjalan seiringan tanpa mematikan bisnis lainnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyatakan, saat ini pemerintah terus berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi baik yang berbasis argo maupun aplikasi. Harapannya, agar kedua model transportasi tersebut dapat beroperasi beriringan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. "Nanti dilihat berapa banyak taksi argo yang sudah beroperasi. Nah, kekurangannya untuk taksi online. Nanti di website bebas bisa dibuka berapa banyak yang dibutuhkan," terang Sugihardjo di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10). Sugihadjo juga mengingatkan, selain mengakomodasi operasional taksi berbasis argo maupun aplikasi, pemerintah juga sedang mendorong pengembangan transportasi massal khususnya di wilayah Jabodetabek agar dapat mengurangi kemacetan. "Kita juga perhatikan, pemerintah di Jabodetabek sedang masif kembangkan angkutan massal. MRT dari utara dan selatan sudah menuju ke Bundaran HI. LRT juga dikerjakan. Agar biaya transportasi bisa semakin murah," tambah Sugihardjo. Namun, Ridzki Kramadibrata selaku Managing Director Grab Indonesia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat pertumbuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Jangan sampai, tingginya tingkat pertumbuhan tidak dapat diakomodasi oleh ketersediaan moda transportasi yang ada. "Jumlah demand saat ini sangat tinggi apalagi dengan kehadiran teknologi, masyarakat butuh jumlah yang lebih banyak. Jadi, dipertimbangkan juga pertumbuhan tersebut," ujar Ridzki. Walau begitu, Ridzki tetap akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan agar dapat mengakomodasi berapa besar kebutuhan dan ketersediaan armada dari Grab. "Kami akan beritahu Pak Sugihardjo berapa kebutuhan masyarakat, dan berapa supply yang dibutuhkan," pungkas Ridzki. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
