KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan melaui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memastikan tidak ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. 

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal juga menegaskan, rencana skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Menurutnya saaat ini kebijakan ini masih dalam pembahasan bersama pihak terkait. 

Baca Juga: Jokowi Sebut Tak Tahu Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait," kata Risal dalam keteranganya, Senin (2/9). 

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. 

"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya. 

Baca Juga: Dorong Perbaikan Layanan KRL Lewat Komunitas Anker Twitter

Sebagai informasi, rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Wacana penerapan KRL berbasis NIK tuai pro dan kontra di publik. Sebagian menganggap hal ini seharusnya tak perlu dilakukan karena KRL menjadi salah satu moda transportasi umum yang memang selayaknya harus lebih murah. 

Bahkan, Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono berpendapat, pemerintah seharusnya menggratiskan tarif angkutan umum bagi masyarakat, sebagai upaya untuk menggeser rutinitas dari penggunaan kendaraan pribadi. 

"Di negara maju malah angkutan umum gratis. Pemerintah enggak boleh pelit untuk subsidi angkutan umum, karena kebaikannya banyak," kata Sony Jumat (30/8). 

Baca Juga: Keluhan Komunitas Anker, Mulai dari Renovasi Hingga Penerapan Tarif Berbasis NIK

Menurut Sony, langkah pemerintah perihal memilah-milah subsidi itu dinilai tidak pantas. Sebab hal tersebut diyakini bakal berdampak pada peralihan penggunaan transportasi umum ke kendaraan pribadi. 

"Pengguna angkutan umum harus dimanja agar tidak berpindah ke kendaraan pribadi. Yang perlu dipersulit adalah penggunaan kendaraan pribadi seperti parkir mahal," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto