KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan secara matang penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan tahun baru 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, serta keamanan transportasi. "Potensi pergerakan nasional Nataru (Natal dan tahun Baru) tahun ini sebesar 44,17 juta orang atau 16,35% jumlah penduduk Indonesia yang bepergian," ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (13/12). Budi menyampaikan, Kemenhub akan melakukan kesiapan dan sejumlah langkah antisipasi yang akan dilakukan Kemenhub beserta pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk melancarkan penyelenggaraan angkutan Nataru.
“Pada libur Nataru kali ini tidak ada pembatasan mobilitas seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, pelayanan transportasi publik tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” ujar Menhub.
Baca Juga: Harga Pangan Naik Jelang Nataru, Pedagang Minta Pemerintah Pastikan Stok Terjaga Budi Karya menambahkan, akan mengantisipasi potensi pergerakan dalam wilayah aglomerasi, mobilitas lokal, potensi pergerakan ke lokasi- lokasi wisata. Serta para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Kemenhub menyiapkan sejumlah hal untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru. Diantaranya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah bersama operator transportasi telah menyiapkan sebanyak 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan 4 divre. Kemudian 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga MB, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan. Juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara. Selanjutnya melakukan sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum. Contohnya melakukan pembatasan pada angkutan barang tertentu kecuali Angkutan Logistik Sembako, imbauan penerapan prokes, dan lain sebagainya. Berikutnya, melakukan
ramp check untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Menerapkan manajemen rekayasa lalin pada jalan tol maupun non tol. Pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19. Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Nataru mulai 19 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023 (17 hari). Kemenhub juga melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh
stakeholder terkait.
Baca Juga: Astra Infra Buka Peluang Akusisi Jalan Tol di Masa Mendatang Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kemenhub untuk memperhatikan sejumlah hal. Yakni memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda dan keberlanjutan pelayanan selama masa Nataru. Serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap prokes di simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan). "Kami juga meminta Kemenhub bersama pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan memperluas pelayanan penjualan tiket yang lebih efisien,” ujar Lasarus. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi