JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengeluarkan larangan terbang bagi seluruh pesawat Boeing 737-200 yang masih digunakan oleh sejumlah maskapai. Karena jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan akan muncul protes keras dari pabrikan Boeing."Kami hanya akan memberi sanksi dengan mengambil Certificate of Air Worthiness (COFA) atau sertifikat kelaikan terbang. Tanpa sertifikat yang harus ada di pesawat itu, otoritas penerbangan tidak akan mengizinkan pesawat itu terbang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay, akhir pekan lalu. Menurut Herry, saat ini maskapai yang secara sadar sudah mengistirahatkan pesawatnya karena tak memenuhi syarat Annex 6 baru Air Fast Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kemenhub Tak Bisa Larang Boeing 737-200
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengeluarkan larangan terbang bagi seluruh pesawat Boeing 737-200 yang masih digunakan oleh sejumlah maskapai. Karena jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan akan muncul protes keras dari pabrikan Boeing."Kami hanya akan memberi sanksi dengan mengambil Certificate of Air Worthiness (COFA) atau sertifikat kelaikan terbang. Tanpa sertifikat yang harus ada di pesawat itu, otoritas penerbangan tidak akan mengizinkan pesawat itu terbang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay, akhir pekan lalu. Menurut Herry, saat ini maskapai yang secara sadar sudah mengistirahatkan pesawatnya karena tak memenuhi syarat Annex 6 baru Air Fast Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News