JAKARTA. Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan kerja sama tentang penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Kamis (8/5).

Penandatangan APBS itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan, E.E Mangindaan dan diwakili Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Sahat Simatupang. "Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, karena alur yang ada selama ini tidak bisa dilewati kapal dengan bobot dan draf yang besar," ujar Menteri Perhubungan, usai penandatangan. Selama ini, APBS adalah pintu masuk menuju pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Sayang, kondisinya kurang layak dan terbatas. APBS hanya memiliki lebar 100 meter dan kedalaman minus 8,5 meter Low Water Spring (LWS).

Kelak, setelah penandatanganan kerja sama tersebut, APBS didesain agar bisa digunakan untuk kapal dengan draf 14 meter dan lebar 150 meter. Pembangunan dan pengelolaan APBS menjadi salah satu program strategis terkait kelancaran operasional di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Teluk Lamong.

"Semua dilakukan agar kelancaran arus peti kemas di masa yang akan datang bisa terakomodir," ucap E.E Mangindaan. Apalagi daerah sekitar selat Madura tergolong strategis, ini menjadi salah satu program yang dibahas di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Pemerintah memberikan waktu kepada PT Pelindo III selama 25 tahun. Rinciannya, 12 bulan masa pra konstruksi, 12 bulan masa konstruksi dan 23 tahun masa operasi dengan total nilai investasi USD 73 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan