KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji pemberian subsidi untuk angkutan pengumpan (feeder) sebagai salah satu solusi menekan biaya transportasi harian masyarakat, khususnya komuter di wilayah Jakarta dan kota-kota penyangga.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan bahwa segmen first mile (titik awal perjalanan) dan last mile (titik akhir perjalanan) menjadi komponen biaya yang cukup besar dalam ongkos harian masyarakat.

“Tadi kita bahas bagaimana first mile dan last mile itu yang membuat biaya tinggi, apakah karena subsidinya tidak ke feeder. Itu kita bicarakan lebih lanjut,” ujar diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung”, yang digelar Harian Kompas, Jumat (8/8).

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

Menurut Risal, pemerintah perlu menilai urgensi pemberian subsidi feeder untuk menekan ongkos perjalanan, sembari memastikan integrasi antarmoda berjalan dengan baik.

“Persoalannya bukan hanya menurunkan tarif, tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung transportasi umum yang seamless tanpa hambatan,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenhub Dorong Integrasi Transportasi Lewat Program BTS, Akui Sempat Ditolak Pemda

Isu tingginya ongkos transportasi publik belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan analisis FAKTA Indonesia, wilayah Depok dan Bekasi mencatat biaya transportasi umum bulanan tertinggi di Bodetabek, yakni di atas Rp1 juta per orang.

Risal mengakui masih banyak tantangan untuk mewujudkan transportasi antarmoda yang murah dan terintegrasi, mulai dari aksesibilitas dan konektivitas, integrasi jaringan layanan, perencanaan tata ruang, sistem tarif dan pembiayaan, sistem informasi, hingga aspek kelembagaan.

“Kemenhub bertugas memberikan rekomendasi moda transportasi terintegrasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi publik,” tambah Risal.

Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah harus menguatkan kebijakan yang mendukung transportasi publik di luar kota besar.

“Di Jakarta fasilitas dan moda sudah cukup baik, tapi di daerah banyak angkutan kota yang sudah tidak beroperasi. Ini harus diperhatikan,” ujar Djoko.

Ia menekankan, keberadaan feeder yang memadai menjadi kunci efisiensi biaya perjalanan. Integrasi moda transportasi dari pusat kota hingga daerah penyangga dinilai akan mengurangi beban biaya sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Baca Juga: Laba dan Pendapatan Humpuss Intermoda Transportasi (HITS) Naik pada Semester I-2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News