KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pada November hingga Desember tahun ini sudah terdapat kepastian ketersediaan vaksin Covid-19 untuk 9,1 orang. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto pun mengatakan, pengadaan vaksin tersebut menggunakan dana APBN. Nantinya, vaksin yang tiba pada November dan Desember tersebut akan diprioritaskan untuk petugas kesehatan dan pegawai layanan publik sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Meski begitu, dia pun menyebut selain ditujukan kepada petugas kesehatan dan pegawai layanan publik, dia juga mengatakan pemerintah akan membiayai vaksin Covid-19 untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS.
Baca Juga: Bio Farma bakal produksi vaksin secara bertahap, hingga 17 juta dosis per bulan "Yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk APBN pertama adalah frontliner ini terdiri tenaga kesehatan, public services, kemudian peserta BPJS PBI dan lainnya itu adalah tanggungan negara. Jumlahnya cukup besar," terang Achmad Yurianto. Meski begitu, Achmad Yurianto belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang ditujukan untuk pembelian vaksin Covid-19 di tahun ini. Menurutnya, hal ini dikarenakan pihaknya belum mendapat detail harga vaksin Sinopharm. "Tetapi kita berharap dalam minggu ini semuanya sudah clear, sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ini untuk Kementerian Keuangan untuk pengadaan yang 9,1 juta," katanya. Lebih lanjut, Achmad pun mengatakan pemerintah tengah membahas vaksin Covid-19 dengan skema mandiri. Dengan begitu, dia mengatakan nantinya tidak seluruh vaksin ditanggung oleh APBN. "Skema vaksinasi mandiri sekarang sidang kita bahas, tetapi ruang untuk itu sudah kita siapkan. Sehingga tidak 100% vaksinasi ini ditanggung oleh APBN. tetapi untuk yang mampu mandiri kita akan persilahkan untuk mandiri," jelasnya.