KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan skema pembiayaan untuk memastikan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap mendapatkan layanan medis tanpa dipungut biaya.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa  pemerintah telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana. 

"Ini mungkin teman-teman ada yang tanya, kok kalau misalnya operasi penanganan medis itu kan dananya dari mana. Jadi kita sudah membuat kesepakatan dengan BPJS bahwa nanti mereka bisa menggunakan fasilitas BPJS dan klaim BPJS nanti akan dibayar melalui DSP, dana siap pakai dari BNPB. Mudah-mudahan besok cair," kata wamenkes dalam konferensi pers Update Penanganan Bencana di Provinsi NTT serta Penanganan Dampak Karhutla di Bidang Kesehatan di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga: Dividen Danantara Rp 120 Triliun Bakal Jadi Tambahan Penerimaan APBN 2026

Sementara itu, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Sumarjaya menjelaskan dAalam skema tersebut, masyarakat tetap dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, sementara biaya klaim akan dibayarkan pemerintah melalui Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kita sudah membuat kesepakatan dengan BPJS bahwa nanti mereka bisa menggunakan fasilitas BPJS dan klaim BPJS-nya nanti akan dibayar melalui dana DSP, dana siap pakai dari BNPB," kata Sumarjaya.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat terdampak gempa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh penanganan medis. Pemerintah akan menanggung biaya pelayanan melalui dana siap pakai BNPB.

"Alokasi pendanaannya masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya untuk penanganan bencana ini. Ditolong dulu sekarang, nanti BPJS klaimnya yang dibayar pemerintah melalui dana siap pakai BNPB," ujar Sumarjaya.

Kemenkes berharap pencairan dana tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan bagi korban gempa dapat segera berjalan. "Mudah-mudahan besok cair," kata Sumarjaya.

Baca Juga: Utang Whoosh US$ 7,26 Miliar Ditanggung Pemerintah, Skema Mulai Digodok

Selain memastikan pembiayaan layanan medis, pemerintah juga mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk memulihkan fasilitas kesehatan yang terdampak gempa.

Kemenkes bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pendataan terhadap fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 12 rumah sakit di wilayah terdampak yang mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Sejumlah puskesmas juga mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan alternatif agar layanan kesehatan tetap berjalan selama proses pemulihan. Untuk fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan berat, Kemenkes mempertimbangkan penggunaan puskesmas modular sebagai solusi sementara.

"Untuk itu kita menggunakan puskesmas modular. Jadi kita saat ini mendata, kita lagi menghitung beberapa biaya yang dibutuhkan," jelas Sumarjaya.

Beberapa fasilitas yang disebut mengalami kerusakan berat antara lain Puskesmas Dampek di Manggarai Timur dan Puskesmas Pota. Kedua fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sehingga pelayanan kesehatan perlu dialihkan sementara sembari menunggu proses perbaikan atau pembangunan kembali.

Baca Juga: Kepala BGN: 97% Anggaran MBG 2027 Akan Digunakan untuk Pos Makanan

Pemerintah belum melakukan pembangunan permanen terhadap fasilitas yang rusak karena masih mempertimbangkan kondisi gempa. Pembangunan permanen akan dilakukan setelah situasi dinilai cukup aman.

Sementara itu, untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan, sejumlah fasilitas sementara disiapkan. Salah satunya melalui rumah sakit lapangan untuk mendukung pelayanan operasi.

Kemenkes juga berencana melakukan penguatan kapasitas Rumah Sakit Ruteng dengan menambah ruang operasi atau OKA menjadi dua unit. Pemindahan sementara fasilitas tersebut diperkirakan berlangsung sekitar tujuh bulan selama proses perbaikan.

Di sisi lain, Kemenkes juga menangani dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan masih terdapat 4.082 orang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Secara kumulatif, Kemenkes mencatat sekitar 13.500 kasus ISPA sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan.

"Sebagian sudah sembuh dengan penanganan yang kita lakukan, tapi di hari kemarin itu ada 4.082 yang masih ISPA," kata Dante dalam kesempatan yang sama.

Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran udara dari karhutla, Kemenkes telah mendistribusikan sekitar 5,3 juta masker ke sejumlah provinsi terdampak.

"Kita sudah mengirimkan kira-kira 5,3 juta masker ke seluruh provinsi yang terdampak tersebut secara total. Itu ada yang sudah ada di Dinas Provinsi, sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten dan total-total kita punya 5,3 juta yang sudah terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan di tempat-tempat yang terdampak," ujarnya.

Selain distribusi masker, Kemenkes menyiagakan tenaga medis untuk wilayah terdampak karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Tenaga kesehatan yang disiapkan antara lain sekitar 18.000 dokter umum, 189 dokter paru, 238 dokter THT, 280 dokter mata, dan 212 dokter kulit.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh akses layanan kesehatan sekaligus mengantisipasi peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan paparan asap karhutla.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News