KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah tetap akan mengalokasikan anggaran kesehatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 guna mengakselerasi penurunan stunting.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengusulkan adanya penguatan intervensi yang spesifik dalam penurunan pravelensi stunting di tahun depan.

Intervensi yang dilakukan antara lain dengan memastikan ketahanan pangan rumah tangga serta perbaikan kualitas air minum dan sanitasi untuk daerah tertentu yang masih mengalami masalah stunting yang cukup tinggi.

Dari catatannya, masih ada 12 provinsi yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi.

"Fokus intervensi kita upayakan lebih jelas terutama pada 12 provinsi yang dalam catatan kami masih memiliki tingkat stunting yang tinggi," ujar Isa dalam Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6).

Baca Juga: BPK Soroti Upaya Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting

Isa bilang, penguatan kualitas intervensi dilakukan dengan koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Sebagai informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menerapkan 12 provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penurunan stunting. Ini terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi stunting di atas 30% dan lima provinsi berpopulasi tinggi.

Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting di atas 30% yaitu Nusa Tenggara Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan lima berpopulasi tinggi yang menjadi prioritas penurunan stunting adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Utara.

Mengutip paparan Isa, prevalensi stunting Indonesia pada 2023 masih sebesar 21,5%, sedangkan target tahun 2024 sebesar 14%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat