KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara-negara lain melalui program-program Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Pelepasan Bantuan Vaksin Pentavalen Indonesia untuk Nigeria di Tangerang, Minggu (28/3).

Sri Mulyani mengatakan, salah satu bentuk program tersebut adalah pemberian bantuan dukungan vaksinasi untuk penduduk Nigeria sebanyak 1,5 juta dosis vaksin pentavalen senilai Rp 30,3 miliar.

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Baca Juga: BI Catat Likuiditas Perekonomian Naik pada Momen Idul Fitri 2023

"Dukungan vaksin dari Indonesia ke Nigeria ini merupakan langkah awal bagi kita untuk banyak program lain dalam LDKPI terutama dengan alokasi dana dari anggaran sebesar Rp 8 triliun yang akan dikelola agar kita mendukung dan aktif berdiplomasi, khususnya soft diplomacy," ujar Sri Mulyani di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Minggu (28/5).

Sri Mulyani mengatakan, anggaran sebesar Rp 8 triliun tersebut merupakan dana LDKPI yang sudah dimasukkan sejak 2022 hingga 2023.

Adapun fokus penggunaan anggaran ini digunakan sebagai hibah kepada negara-negara yang membutuhkan. Sebut saja negara Afghanistan, Pakistan, Nigeria, hingga Zimbabwe.

"Negara Pasifik ini banyak sekali masalah dan ini jadi tools diplomasi yang kita harapkan makin efektif. Termasuk membangun bukan hanya chariy dan brand tetapi kita semakin economic relation," kata Menkeu.

Baca Juga: Kemenkeu Klaim Setoran Pajak dari Industri Pengelolaan Tetap Membaik

Ia menambahkan, setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran untuk dana abadi yang digunakan sebagai dana hibah. 

Pengunaan dana tersebut juga harus mendapatkan restu dari para dewan pengarah, seperti Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Keuangan (Menkeu), Sekretariat Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang ini kan semakin fragmanted, jadi kita gak hanya diplomasi-diplomasi, Bu Menlu sudah banyak mediasi dan berbagai macam peran dan leadership dan kita bisa melakukan resource untuk bisa membantu konkret untuk banyak negara," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News