KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap sejumlah syarat yang perlu dipenuhi Indonesia untuk keluar dari
middle income trap dan bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Noor Faisal Achmad mengatakan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan investasi dan akumulasi modal. Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, memperkuat kemampuan teknologi, serta melakukan reformasi struktural.
Baca Juga: BULOG Gandeng TNI untuk Percepat Distribusi Bantuan Beras kepada 33,2 Juta Penerima "Investasi berkualitas tinggi sangat penting, tetapi akumulasi modal saja tidak akan menghasilkan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan," ujar Faisal dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9/2026). Menurutnya, salah satu tantangan utama Indonesia adalah meningkatkan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, fokus kebijakan perlu diarahkan pada total
factor productivity dan efisiensi investasi, bukan hanya mengejar peningkatan volume modal. Faisal juga menekankan pentingnya penguatan sektor manufaktur. Menurut dia, manufaktur perlu kembali mendapatkan momentum sebagai mesin produktivitas, ekspor, pembelajaran teknologi, dan penciptaan lapangan kerja formal. Namun, penguatan manufaktur tidak cukup dilakukan melalui hilirisasi komoditas semata. Transformasi harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah domestik, kemampuan teknologi, serta diversifikasi pasar. "Tujuannya adalah bergerak menuju nilai tambah domestik yang lebih tinggi, kemampuan teknologi yang lebih kuat, serta pasar yang lebih terdiversifikasi," tuturnya. Selain produktivitas dan manufaktur, Faisal mengidentifikasi sejumlah kendala struktural yang masih dihadapi Indonesia.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Kemenkeu Ungkap Risiko ke Subsidi hingga Rupiah Di antaranya penerimaan yang terkait komoditas yang volatil, intermediasi keuangan yang relatif dangkal dan mahal, serta regulasi masuknya dunia usaha dan pasar tenaga kerja yang perlu lebih dapat diprediksi. Ia juga menyoroti kesenjangan keterampilan dan informalitas yang membatasi produktivitas serta mobilitas sosial. "Kami melihat kesenjangan keterampilan dan informalitas membatasi produktivitas serta mobilitas sosial," katanya. Menurut Faisal, persoalan tersebut saling berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur regional dan keterbatasan persaingan. Akibatnya, peluang ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah atau pusat-pusat ekonomi tertentu. Lebih lanjut, Faisal mengatakan kebijakan sektor prioritas harus mengejar tiga hasil yang terukur.
Pertama, meningkatkan investasi dan ekspor. Kedua, mengurangi ketergantungan strategis terhadap impor melalui penguatan kemampuan domestik yang kompetitif. Ketiga, menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu mendorong peningkatan teknologi, keterampilan tenaga kerja, penguatan keterkaitan sektor hulu dan hilir, serta kebijakan investasi yang memberikan penghargaan berdasarkan tambahan investasi dan kinerja.
Baca Juga: AMRO Ungkap Ruang Fiskal Negara ASEAN+3 Makin Menyempit Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News