KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun hingga 25 April 2025 kepada 99 K/L.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dalam rangka mengoptimalkan belanja negara pada tahun anggaran 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Inpres 1/2025 tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 29/2025 terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD), serta melalui surat Menteri Keuangan kepada seluruh K/L tertanggal 13 Februari 2025.

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Selanjutnya, pada 7 Maret 2025, Menteri Keuangan telah menyampaikan laporan penyelesaian pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden, sekaligus mengajukan permohonan izin untuk melakukan refocusing, relokasi, dan pembukaan blokir anggaran. 

Baca Juga: Mensos Sebut Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Bakal Gunakan Dana APBN

Tujuannya adalah agar belanja K/L dapat lebih tajam dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

“Karena itu, kami ingin melaporkan bahwa sampai dengan 25 April 2025, Kemenkeu bersama seluruh K/L telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan presiden untuk prioritas pembangunan nasional Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (30/4).

Rinciannya, dari total tersebut, Rp 33,11 triliun berasal dari pembukaan blokir atas 23 K/L yang terdampak restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan sebesar Rp 53,49 triliun dari 76 K/L lainnya.

"Dengan sudah ada realokasi dan penajaman sudah ada reprioritisasi belanja, maka kemudian belanja K/L ini mulai bergulir," imbuh Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News