KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun agar Kementerian/Lembaga (K/L) dapat kembali melakukan belanja untuk menjalankan program prioritas nasional.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan, kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: Realisasi Belanja K/L Mencapai Rp 196,1 Triliun hingga Kuartal I-2025

TelkomGroup Gaet 575 Perusahaan di BATIC 2025 untuk Perluas Bisnis Digital

“Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan. Dan untuk itu meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam supaya belanja K/L kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Selasa (30/4).

Adapun efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 K/L sebesar Rp 256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 50,6 triliun.

Baca Juga: Realisasi Belanja K/L Turun hingga Kuartal I 2025, tapi Transfer ke Daerah Naik

Dari anggaran yang Sudah dibuka blokirnya Rp 86,6 triliun terdiri dari Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.

Suahasil menjelaskan, dengan adanya buka blokir anggaran ini, realisasi belanja langsung meningkat, terbukti dari realisasi belanja pada Januari 2025 sebesar Rp24,4 triliun, pada Februari 2025 sebesar Rp83,6 triliun, dan pada Maret 2025 meningkat signifikan menjadi Rp196,1 triliun.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9% dari total belanja yang ada di dalam APBN. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” tandasnya.

Baca Juga: Kemenkeu Buka Blokir Anggaran 99 K/L, Hasil Efisiensi Senilai Rp 86,6 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News