KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2022 masih mencetak  surplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, surplus APBN 2022 hingga April 2022 sebesar Rp 132,2 triliun atau setara 0,74% Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani membandingkan, surplus hingga Mei 2022 ini jauh lebih tinggi dari surplus per April 2022 yang sebesar Rp 103,1 triliun atau setara 0,58% PDB.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kinerja APBN pada Mei tahun lalu, surplus APBN ini juga lebih tinggi, lantaran pada Mei 2021, APBN mengalami defisit 1,29% dari PDB atau Rp 219,2 triliun.

“Ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita. Tahun lalu (Mei 2021) kita mengalami defisit 1,29% dari PDB,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, (23/6).

Sri Mulyani mengungkapkan, dalam APBN 2022 sebetulnya telah didesain pada akhir tahun akan mengalami defisit Rp 868 triliun atau 4,85% PDB. Akan tetapi, jika dilihat dari situasi Mei 2022 ini yang APBN-nya masih surplus, Ia berharap di akhir tahun defisitnya tidak akan sebesar yang sudah diproyeksikan.

Baca Juga: Kemenkeu Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal II 2022 Dikisaran 5,3%

“Ini menggambarkan kesehatan dari APBN akan mulai kita pulihkan,” jelasnya.

Adapun untuk keseimbangan primer per Mei 2022 juga mengalami surplus Rp 298,9 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 220,9 triliun. Ini juga lebih baik dari keseimbangan primer per Mei 2021 yang pada waktu itu defisit Rp 67,4 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang lebih besar daripada belanja negara. Pendapatan negara realisasinya mencapai Rp 1.070,4 triliun, sementara belanja negara  tercatat realisasinya Rp 938,2 triliun.

Menurutnya, realisasi pendapatan negara berlanjut atau tumbuh 47,3%, dan diperkirakan masih akan tumbuh baik didorong mulai pulihnya aktivitas ekonomi yang menuju pada tingkat lebih normal.

Baca Juga: Sri Mulyani Khawatir Ketegangan Rusia-Ukraina Berimbas ke Angka Kemiskinan

Sementara itu, optimalisasi belanja negara terutama untuk mendorong kinerja daerah, perlu terus dilakukan agar pemulihan ekonomi terus terjaga dan juga untuk melindungi masyarakat. Selain itu, perlu adanya mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.

Menurut Sri Mulyani, surplus APBN tersebut juga kembali berdampak pada penurunan pembiayaan utang. Hingga Mei 2022, pembiayaan utang baru senilai Rp 83,3 triliun atau 73,2% dari PDB, sedangkan pada periode yang sama 2021 mencapai Rp 310,4 triliun 13,3% dari PDB.

“ Dengan belanja masih cukup dan penerimaan yang cukup tinggi, maka kita memiliki SiLPA Rp 215,5 triliun,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli