JAKARTA. Pemerintah masih belum bisa menemukan formula untuk menekan anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini terus membengkak. Untuk itu, Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).Pelaksana tugas Dirjen Anggaran Askolani mengatakan, secara regulasi memang pemerintah akan menanggung besaran anggaran belanja pegawai tersebut, meskipun besaran kenaikannya lebih besar dari anggaran belanja modal. "Soal itu (ingin anggaran) kan di Menpan RB (Menteri PAN dan RB). Itu tidak mudah juga," kata Askolani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).Sebenarnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB sudah pernah membahas untuk menekan anggaran belanja pegawai ini sejak 2005. Namun sampai sekarang, pembahasan tersebut belum menemukan titik temu dan terus dibahas. "Sebenarnya kalau itu diubah, signifikan dampaknya, dampak anggarannya. Tapi itu harus hati-hati," ucapnya.Pada dasarnya, Askolani menganggap bahwa besaran kenaikan belanja pegawai dibandingkan belanja modal tersebut merupakan hal yang hanya dilihat secara persepsi saja. Memang bila digabung, maka angka tidak akan terlihat terlalu besar. Namun bila dipisah, maka besaran kenaikannya akan kelihatan.Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran belanja gaji dan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) di tahun depan melonjak. Bahkan, kenaikannya lebih besar dari anggaran belanja modal negara.Dalam rapat di DPR, pemerintah sudah mendapat persetujuan kenaikan belanja pegawai Rp 31 triliun dari Rp 233 triliun di APBN 2013 menjadi Rp 264 triliun pada tahun depan."Jadi dalam belanja pegawai ini ada dua komponen, yaitu belanja gaji dan pensiun. Nanti bisa dilihat besarnya belanja pensiun ini makin besar jadi beban belanja pegawai," kata Bambang saat konferensi pers APBN 2014 di kantornya, Jakarta, Senin (28/10). (Didik Purwanto/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kemenkeu: Gaji PNS bengkak, itu urusan Menpan
JAKARTA. Pemerintah masih belum bisa menemukan formula untuk menekan anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini terus membengkak. Untuk itu, Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).Pelaksana tugas Dirjen Anggaran Askolani mengatakan, secara regulasi memang pemerintah akan menanggung besaran anggaran belanja pegawai tersebut, meskipun besaran kenaikannya lebih besar dari anggaran belanja modal. "Soal itu (ingin anggaran) kan di Menpan RB (Menteri PAN dan RB). Itu tidak mudah juga," kata Askolani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).Sebenarnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB sudah pernah membahas untuk menekan anggaran belanja pegawai ini sejak 2005. Namun sampai sekarang, pembahasan tersebut belum menemukan titik temu dan terus dibahas. "Sebenarnya kalau itu diubah, signifikan dampaknya, dampak anggarannya. Tapi itu harus hati-hati," ucapnya.Pada dasarnya, Askolani menganggap bahwa besaran kenaikan belanja pegawai dibandingkan belanja modal tersebut merupakan hal yang hanya dilihat secara persepsi saja. Memang bila digabung, maka angka tidak akan terlihat terlalu besar. Namun bila dipisah, maka besaran kenaikannya akan kelihatan.Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran belanja gaji dan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) di tahun depan melonjak. Bahkan, kenaikannya lebih besar dari anggaran belanja modal negara.Dalam rapat di DPR, pemerintah sudah mendapat persetujuan kenaikan belanja pegawai Rp 31 triliun dari Rp 233 triliun di APBN 2013 menjadi Rp 264 triliun pada tahun depan."Jadi dalam belanja pegawai ini ada dua komponen, yaitu belanja gaji dan pensiun. Nanti bisa dilihat besarnya belanja pensiun ini makin besar jadi beban belanja pegawai," kata Bambang saat konferensi pers APBN 2014 di kantornya, Jakarta, Senin (28/10). (Didik Purwanto/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
