KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan implementasi penyaluran subsidi pupuk bermasalah. Sebab tidak ada hubungan pemakaian pupuk kilogram per hektare, dengan produktifitas petani. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah menganggarkan subsidi pupuk sebesar Rp 25,3 triliun. Angka tersebut turun 5,59% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 26,8 triliun. Supaya subsidi pupuk tepat sasaran, Febrio bilang pemerintah akan melakukan penyempurnaan data petani melalui e-RDKK penerima subsidi dengan basis data Nomor Induk Kemendudukan (NIK), nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan alamat (by name by address).
Kemenkeu: Implementasi penyaluran subsidi pupuk bermasalah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan implementasi penyaluran subsidi pupuk bermasalah. Sebab tidak ada hubungan pemakaian pupuk kilogram per hektare, dengan produktifitas petani. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah menganggarkan subsidi pupuk sebesar Rp 25,3 triliun. Angka tersebut turun 5,59% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 26,8 triliun. Supaya subsidi pupuk tepat sasaran, Febrio bilang pemerintah akan melakukan penyempurnaan data petani melalui e-RDKK penerima subsidi dengan basis data Nomor Induk Kemendudukan (NIK), nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan alamat (by name by address).