KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pengelolaan pembiayaan dan Risiko (DJPPR) belum memutuskan terkait porsi dan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun depan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, saat ini tahapan keputusannya masih difinalisasi, baik dari segi nominal penerbitan, jenis instrumen, baik berupa valuta asing (valas) maupun domestik, serta jadwal penerbitannya.

“Akan tetapi jika berkaca dari Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang tahun 2022, dimana proporsi penerbitan SBN valas adalah maksimal 14%,” tutur Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (21/12).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Arah Kebijakan Pembiayaan Utang pada 2023 akan Lebih Modern

Dia menjelaskan, khusus penerbitan SBN ritel, rencananya akan ditambah targetnya dari realisasi penerbitan SBN ritel tahun 2022 yang mencapai Rp 107,38 triliun dengan penambahan investor baru sebesar 131.194 investor atau 135,3% dari target internal DJPPR sebesar 97.000 investor.

Lebih lanjut, Dia menyebutkan menentukan besaran dan waktu penerbitan SBN, pemerintah akan selalu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, risiko nilai tukar, kebutuhan pembiayaan, dan kondisi kas negara.

“Sehingga penerbitan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan, pada window yang tepat dan memperoleh biaya yang paling optimal dengan risiko yang terukur,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .