KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melonggarkan blokir anggaran di 99 Kementerian/Lembaga (KL) setelah sebelumnya menjalankan efisiensi anggaran besar-besaran. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, hingga pertengahan Juni 2025, total anggaran yang dibuka telah mencapai Rp 129 triliun.

Pembukaan blokir ini dilakukan setelah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi belanja negara dan daerah. Langkah tersebut sempat membekukan sebagian besar anggaran untuk memastikan belanja negara lebih terfokus dan efisien.

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

"Kalau lihat tambahannya sudah mencapai sekitar Rp 129 triliun sampai dengan saat ini," ujar Luky Alfirman dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (17/6).

Baca Juga: Kemenkeu Percepat Belanja Transfer ke Daerah, Capai Rp 322 Triliun sampai Mei 2025

Menurut Luky, anggaran yang dibuka diprioritaskan untuk mendukung Kementerian/Lembaga baru di Kabinet Merah Putih serta KL hasil restrukturisasi. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja operasional, dan pembiayaan program prioritas nasional.

"Contohnya untuk sektor pendidikan, pertanian seperti program cetak sawah, dan pembangunan infrastruktur. Semua diarahkan sesuai prioritas yang ditetapkan Presiden," jelasnya.

Pembukaan Blokir Usulan Menteri Keuangan

Sebelumnya, jika merujuk pada Inpres 1/2025 yang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 256,1 triliun pada KL dan Rp 50,59 triliun pada transfer ke daerah (TKD).

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara Lambat, Berdampak Minim ke Perekonomian

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta persetujuan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka sebagian blokir agar belanja negara dapat lebih tepat sasaran dan mendukung program-program strategis.

Hingga akhir Mei 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun atau 28,1% dari total pagu belanja APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7% dari total anggaran, dan sisanya untuk transfer ke daerah.

Dengan pembukaan blokir ini, diharapkan belanja negara bisa semakin optimal dan akselerasi program prioritas dapat segera terwujud. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News