KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,41 persen. 

Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2020 menjelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang hingga akhir September 2020 yang mencapai Rp 810,77 triliun. Pembiayaan tersebut terbagi atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Neto sebesar Rp 790,64 triliun atau tumbuh 155,1% dari tahun sebelumnya dan realisasi pinjaman Rp 20,13 triliun atau tumbuh negatif 259,5% dari tahun sebelumnya. 

Untuk pinjaman (neto) terbagi dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 1.997 triliun dan pinjaman luar negeri sebanyak Rp 18.134 triliun. 

Baca Juga: Kupon ORI018 terendah sepanjang sejarah, minat investor tetap tinggi

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir September 2020 sudah mencapai Rp784,67 triliun atau 75,5% dari target pada APBN pada Perpres 72/2020. 

“Pembiayaan ini utamanya bersumber dari pembiayaan utang dimana realisasi SBN neto sebesar Rp790,6 triliun sedangkan pinjaman neto mencapai Rp20,1 triliun,” kata Deni kepada KONTAN, Senin (26/10). 

Sehingga, sisi pembiayaan utang, pemerintah juga cukup optimis untuk mencapai target pembiayaan hingga akhir tahun sesuai dengan Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun. 

Hal itu terdorong dari likuiditas yang cukup tinggi dan investasi asing yang mulai meningkat di pasar SBN memberikan pengaruh yang positif pada capaian lelang SUN minggu lalu (20/10). 

“Lewat lelang SUN Pemerintah menyerap permintaan pasar sebesar Rp32,7 triliun. Selain melalui lelang, pemerintah juga memenuhi target pembiayaan melalui penerbitan SBN ritel serta penerbitan melalui private placement,” jelasnya. 

Editor: Handoyo .