KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun masih dapat terjaga hingga akhir 2026, meski pasar obligasi domestik tetap menghadapi pengaruh dari dinamika suku bunga global.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, rata-rata yield SBN tenor 10 tahun hingga 15 September 2026 tercatat sebesar 6,80%. Level tersebut masih berada di bawah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 sebesar 6,90%.

Menurut Suminto, pergerakan yield SBN Indonesia tetap akan dipengaruhi oleh kondisi eksternal, terutama kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) dan pergerakan yield US Treasury.

Baca Juga: Kemenkeu Optimis Pembayaran Bunga Utang Turun Tahun Ini, Berikut Strateginya

“SBN kita itu tentunya dipengaruhi oleh eksternal. Dinamika eksternal, seperti Fed Funds Rate, US Treasury yield, dan sebagainya,” ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (18/9/2026).

Meski demikian, Suminto melihat struktur kepemilikan SBN saat ini memberikan bantalan terhadap risiko eksternal. Pasalnya, porsi kepemilikan investor domestik telah jauh lebih besar dibandingkan investor asing.

Ia menyebut, saat ini investor asing hanya memiliki sekitar 13% SBN pemerintah. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan periode sebelumnya ketika kepemilikan asing masih berada di kisaran 35% hingga 40%.

“Sehingga itu juga memberikan keuntungan dari sisi risiko eksternal yang lebih terbatas dibandingkan dulu,” katanya.

Suminto mencontohkan, respons pasar SBN Indonesia terhadap kenaikan suku bunga AS juga menunjukkan kondisi tersebut. Meski Federal Funds Rate naik 15 basis poin, yield SBN Indonesia justru mengalami penurunan dalam dua hari terakhir.

“Fed Funds Rate kan kemarin naik 15 basis point, tapi dalam dua hari ini yield saya kan turun,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Kemenkeu optimistis yield SBN tidak akan mengalami kenaikan besar hingga penghujung tahun. Bahkan, rata-rata yield SBN tenor 10 tahun sepanjang 2026 diperkirakan masih dapat dipertahankan di sekitar asumsi APBN sebesar 6,90%.

“Yang sekarang kan rata-ratanya 6,8%. Itu kan sudah tiga kuartal. Sehingga dengan tersisa satu kuartal, saya yakin secara average dalam satu tahun masih bisa dijaga di kisaran itu,” jelas Suminto.

Baca Juga: Menkeu Suahasil Melantik Pejabat Baru di Kemenkeu, Ada DJP hingga Bea Cukai

Namun, Suminto menekankan bahwa asumsi yield SBN 10 tahun dalam APBN tidak dapat diterjemahkan secara langsung sebagai gambaran seluruh biaya bunga utang pemerintah.

Pasalnya, dalam praktiknya pemerintah tidak hanya menerbitkan SBN tenor 10 tahun. Pemerintah melakukan pembiayaan melalui berbagai instrumen, tenor, mata uang dan waktu penerbitan.

Karena itu, meski yield SBN tenor 10 tahun pada suatu periode berada di atas atau di bawah asumsi APBN, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti realisasi belanja bunga utang akan bergerak dengan besaran yang sama.

“Secara kenyataannya kan saya menerbitkan berbagai tenor. Saya menerbitkan berbagai currency. Saya menerbitkan bahkan tidak hanya SBN saja, tetapi juga pinjaman,” kata Suminto.

Menurutnya, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengatur komposisi penerbitan utang untuk mengoptimalkan biaya sekaligus menjaga risiko pembiayaan. Strategi tersebut mencakup pengaturan tenor, instrumen, mata uang serta timing penerbitan.

Baca Juga: Hari Ini (21/9) MK Gelar Sidang Uji Materi Syarat Cawapres Gibran, Ini Tuntutannya

Dengan rata-rata yield SBN 10 tahun hingga pertengahan September 2026 yang masih berada di bawah asumsi APBN, pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali hingga akhir tahun.

Sebagai informasi, hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan utang neto pemerintah telah mencapai Rp 506 triliun atau sekitar 60,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Realisasi pembiayaan utang neto terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan melalui SBN tercatat sebesar Rp 527,4 triliun. Angka tersebut mencapai 66% dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun. Meski demikian, realisasi penerbitan SBN tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 642,6 triliun

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat sebesar Rp 21,4 triliun atau mencapai 65,6% dari target. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News