KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merevisi defisit dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2021 yang semula dipatok 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi di rentang 5,18% sampai dengan 5,45% terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, diperkirakan outlook defisit APBN 2021 akan terus menurun seiring dengan proyeksi peningkatan penerimaan negara yang juga didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan karena pemulihan ekonomi yang lebih cepat, serta membaiknya harga komoditas.

Sementara itu, seiring dengan adanya penurunan outlook defisit tersebut, Luky mengatakan pembiayaan utang juga akan mengalami penurunan. Hal ini antara lain dikarenakan adanya perbaikan outlook belanja, optimalisasi sisa anggaran lebih (SAL) dan penyesuaian pembiayaan non-utang, baik pembiayaan investasi maupun pembiayaan lainnya.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

“Rasio utang terhadap PDB yang semula dipatok 42%, kini diperkirakan akan lebih rendah, karena disebabkan adanya penurunan pembiayaan utang, penguatan nilai tukar, dan perbaikan outlook PDB,” kata Luky kepada Kontan.co.id, Minggu (21/11).

Baca Juga: Ingin Hidupkan Lagi Pariwisata, Vietnam Buka Pintu Secara Bertahap bagi Turis Asing

Adapun untuk tahun depan, Luky memperkirakan defisit APBN pada 2022 diproyeksikan kan sebesar 4,85% terhadap PDB.

Menurutnya, dalam UU APBN pemerintah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 jika ada akan digunakan untuk mengurangi target utang. Selain itu, partisipasi Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB)  II dan III juga diperkirakan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik, sehingga defisit APBN dapat ditekan.

“Penanganan Covid-19 yang sangat baik akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan PDB,” terangnya.

Maka dari itu, dengan pertimbangan tersebut, diperkirakan rasio utang terhadap PDB dapat terus menurun, dan akan di maintain dengan prudent. Meski begitu, Luky bilang pemerintah akan tetap mewaspadai perkembangan Covid-19 dan gejolak perekonomian global yang masih volatile.

Selanjutnya: Indonesia berpeluang mencetak surplus transaksi berjalan dan NPI tahun ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News