KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Analis Kebijakan Muda Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ali Moechtar mengatakan, pemerintah memperkirakan penyerapan belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial bisa mencapai 95% pada bulan Desember 2020 mendatang.

"Melihat implementasi terakhir seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan di Kementerian Sosial (Kemensos), mereka memperkirakan sampai akhir Desember 2020 itu penyerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bisa mencapai 95% dari alokasi sebesar Rp 203,90 triliun dari pemerintah," ujar Ali di dalam diskusi virtual, Kamis (23/7).

Baca Juga: Kemenkeu: Penyaluran bansos PKH di masa pandemi berbeda dengan situasi normal

Sebelumnya, pemerintah juga sempat mengatakan pandemi Covid-19 bisa menambah tingkat penduduk miskin baru antara 3,02 juta sampai dengan 5,71 juta orang.

Namun, Ali mengatakan dengan proyeksi serapan sampai dengan 95% tersebut, pemerintah berharap dukungan yang diberikan bisa menekan tambahan penduduk miskin baru menjadi sekitar 1 juta orang saja.

"Jadi kami tidak perlu muluk-muluk kalau tahun ini bisa kembali seperti tahun 2019 misalnya, tetapi setidaknya kami bisa menekan kenaikan penduduk miskin baru itu menjadi seminimal mungkin," paparnya.

Sebagaimana diketahui, kendala utama dari penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat adalah dikarenakan data yang digunakan belum sepenuhnya ter-update dengan situasi terkini.

Baca Juga: Kemenkeu akan gunakan metode asesmen Indomod untuk mengatasi kemiskinan

Maka dari itu, banyak ditemui inclusion dan exclusion error di dalam penyalurannya. Misalnya, masih adanya penduduk yang tidak berhak menerima bansos atau tidak termasuk ke dalam 40% penduduk dengan tingkat pengeluaran terbawah, tetapi malah menerima bansos.

Sebaliknya, sebagian masyarakat yang termasuk ke dalam kategori penghasilan terbawah malah tidak mendapatkan bansos.

Editor: Noverius Laoli