Kemenkeu optimistis vaksinasi akan dorong konsumsi masyarakat menengah atas



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan program vaksinasi Covid-19 akan menjadi faktor pendorong utama konsumsi masyarakat menengah-atas. Sebab, sejak tahun lalu hingga kini, masyarakat yang berada di kelas ekonomi cenderung menahan konsumsinya.

“Masyarakat kelas menengah-atas cenderung menahan konsumsinya terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan yang banyak. Mereka tidak belanja bukan karena tidak ada uang, tapi karena mobilitasnya yang terbatasi,” kata Febrio dalam acara yang bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Selasa (26/1).

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat, per November 2020 realisasi dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,4% secara year on year (yoy) menjadi Rp 2.713,7 triliun.


Kata Febrio, diharapkan dengan adanya vaksinasi Covid-19 mobilitas masyarakat dapat lebih renggang dari saat ini. Dus, DPK yang tersimpan di perbankan tersebut dapat mengalir menjadi konsumsi.

Baca Juga: Pemulihan ekonomi Indonesia diramal lebih lambat dari harapan, ini sebabnya

“Tetapi tetap mobilitas yang bisa terukur dan hati-hati, sehingga DPK menengah-atas bisa mengalir lagi pada roda perekonomian bisa berputar lebih cepat,” ujar Febrio.

Adapun Febrio menyampaikan pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa tumbuh 5% year on year (yoy). Artinya, diharapkan bisa lebih baik dari 2020 yang diperkirakan berada di kisaran minus 2,2% hingga minus 1,7% yoy.

“Proses vaksinasi sudah berdapat positif terhadap market yang makin optmistis, dana masuk ke saham, capital indflow semakin terjadi. Harapannya (vaksinasi) bisa rill meningkatkan aktivitas masyarakat, kemudian korporasi bisa merekrut tenaga kerja lagi,” kata Febrio.

Sementara itu, untuk masyarakat kelas menengah-bawah, pemerintah melakukan intervensi dengan melanjutkan stimulus perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Adapun program perlindungan sosial dalam program PEN 2021 memiliki pagu sebesar Rp 110,2 triliun. Anggaran ini antara lain dialokasikan untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, dan bansos tunai selama enam bulan.

“Berkaca pada 2020 program kita itu cukup besar, kita lihat untuk perlinsos sangat-sangat efektif karena banyak masyarakat yang mengalami kesusahan, realisasinya tahun lalu 100% itu luar biasa artinya karena sangat dibutuhkan masyarakat menengah-bawah,” tambah Febrio.

Selanjutnya: Ekonom Indef perkirakan pemulihan ekonomi lebih lambat dari ekspektasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli