KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Volatilitas pasar keuangan yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir serta konflik geopolitik yang berkembang saat ini, diperkirakan akan mempengaruhi peningkatan suku bunga dan nilai tukar yang menjadi variabel perhitungan bunga utang.

Meski demikian, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menyampaikan, dampak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang. Ia menyebut APBN 2024 masih mampu membayar bunga utang sesuai yang sudah ditargetkan.

“Ini mengingat sebagian besar portofolio utang dalam tingkat bunga tetap, sehingga tidak terdampak peningkatan suku bunga global,” tutur Riko kepada Kontan, Kamis (18/4).

Baca Juga: Nilai Penerbitan Surat Utang Korporasi Turun pada Kuartal I, Ini Penyebabnya

Disamping itu, porsi Surat Berharga (SBN) valuta asing (valas) juga semakin menurun, searah dengan pengembangan pasar domestik, sehingga dampak perubahan  nilai mata uang dapat diminimalisir.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah berencana membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun. Pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,8 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun.

Kemenkeu mencatat, realisasi pembayaran bunga utang hingga Februari 2024 telah mencapai Rp 69 triliun. Realisasi ini meningkat 37% dari periode sama tahun lalu.

Lebih lanjut, Riko menjelaskan dalam menentukan pengadaan utang baru, Pemerintah sebelumnya sudah melakukan mitigasi untuk mengendalikan  peningkatan bunga utang.

Mitigasi tersebut di antaranya, pertama, melakukan penyesuaian timing penerbitan sehingga diperoleh biaya dan risiko yang seimbang sekaligus mempertimbangkan kondisi likuiditas kas pemerintah yang masih cukup ample sampai saat ini.

Kedua, mengutamakan pengadaan utang dengan suku bunga tetap untuk mengurangi exposure suku bunga, dan suku bunga mengambang sebagai penyeimbang portofolio.

Ketiga, mengutamakan pengadaan utang dalam mata uang rupiah untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar, penerbitan dalam mata uang valas sebagai pelengkap.

Baca Juga: Bisa Terdampak Efek Pelemahan Rupiah, Begini Rekomendasi Saham Emiten Properti

Keempat, melakukan optimalisasi pembiayaan non-utang untuk mengurangi dampak tekanan jangka pendek di pasar keuangan terhadap upaya pembiayaan utang Pemerintah. Kelima,  kinerja APBN yang relatif cukup baik sehingga pembiayaan utang dapat dikendalikan.

“Dalam pemenuhan pembiayaan utang akan dilakukan secara fleksibel, oportunistik dan hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuham pembiayaan, kondisi pasar keuangan, likuiditas kas pemerintah, biaya dan risiko utang pemerintah,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi