KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya program bantuan finansial langsung dari pihak kementerian merupakan informasi palsu atau hoaks. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap segala bentuk modus penipuan yang mencatut nama institusi negara.​

Pernyataan resmi dan klarifikasi ini disampaikan oleh Kemenkeu melalui kanal komunikasi resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu serta akun Kemenkeu PRIME di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, X (dahulu Twitter), dan Instagram.​

Dalam unggahan resminya, PPID Kemenkeu mengimbau publik untuk tidak memercayai narasi yang mengeklaim adanya pembagian bantuan dana atau hadiah yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan. Pihak kementerian memastikan bahwa tidak ada program bantuan sosial ataupun finansial yang disalurkan secara langsung melalui mekanisme acak atau tawaran di media sosial pribadi.​

"Kementerian Keuangan tidak pernah memungut biaya, meminta data pribadi yang bersifat rahasia, maupun menawarkan bantuan finansial secara langsung melalui platform media sosial personal," demikian poin penting klarifikasi yang dirilis oleh Kemenkeu melalui akun resmi @ppidkemenkeu dan Kemenkeu PRIME.​

Secara editorial, maraknya diseminasi informasi palsu ini kerap memanfaatkan identitas visual instansi pemerintah guna meyakinkan korban. Modus seperti ini umumnya bertujuan untuk melakukan tindakan penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) atau peretasan data pribadi.​

Guna menghindari kerugian materiil maupun non-materiil, Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi ulang (cross-check) terhadap setiap informasi yang diterima. Informasi resmi mengenai kebijakan, anggaran, maupun program kerja Kementerian Keuangan hanya dirilis melalui situs web resmi kemenkeu.go.id serta akun-akun media sosial resmi yang telah terverifikasi (bercentang biru).​

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan atau penyebaran berita bohong serupa, disarankan untuk segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Kemenkeu atau kanal komunikasi PPID guna mencegah penyebaran hoaks yang lebih luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News