KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan 10 proyek strategis nasional (PSN) baru. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan pembangunan PSN Indonesia tetap akan berjalan meski nantinya ada pergantian presiden, termasuk di dalamnya pembangunan IKN.

"Hal-hal yang lain sudah menjadi prioritas nasional atau PSN yang sudah berjalan dan tentu kita harapkan tuntas dan tidak mangkrak pada saat pergantian presiden," ujar Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI-DPR RI, Rabu (15/2).

Baca Juga: Bertolak Ke Jepang, Sri Mulyani Sebut Jepang Tertarik Investasi Ke IKN

Selain itu, Isa juga menyampaikan, anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga disediakan dengan baik dan tidak akan mengganggu pembangunan PSN Indonesia. 

Terlebih lagi, menurutnya target defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun lalu.

Dalam paparannya, pemerintah menargetkan defisit anggaran 2023 sebesar Rp 598,2 triliun, atau lebih tinggi dari realisasi sementara tahun lalu yang sebesar Rp 464,3 triliun. 

Sementara itu, pembiayaan anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 598,2 triliun atau lebih tinggi dari realisasi 2022 sebesar Rp 583,5 triliun.

"Namun, ini semua Ibu/Bapak tentu tidak berarti kita tidak melakukan kegiatan pembangunan. Kita akan tetap mengawal kegiatan Pemilu agar terlaksana sesuai tahapannya dengan baik. Kita akan mendukung pembangunan di IKN yang kita harapkan bisa kita mulai gunakan nanti di 2024," kata Isa.

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran di tahun ini sebesar Rp 23,9 triliun dalam APBN 2023. Sementara itu, pemerintah mematok anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 25,01 triliun pada tahun anggaran 2022 dan 2023.

Baca Juga: BKF Sebut Ada 3 Strategi untuk Mengantisipasi Risiko Ketidakpastian pada 2023

Namun, angka tersebut masih bersifat sementara lantaran alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam proses perhitungan.

"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ujar Sri Mulyani dalam acara Kuliah Umum Media Indonesia, Jumat (3/2).

Sri Mulyani merinci, anggaran sebesar Rp 25,01 triliun tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak Rp 15,49 triliun, kemudian untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 6,91 triliun, serta Rp 2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi