KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai melanjutkan agenda prioritas yakni dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Agenda tersebut sempat ditunda karena pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pembangunan IKN ini bisa menjadi solusi untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional.

“Hal ini sesuai komitmen Pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah,” ujar Febrio dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Rabu (19/1).

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa dan Sumatra.

Menurut data pemerintah, bahkan selama 3,5 dasawarsa alias sejak tahun 1983 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi daerah Jawa dan Sumatra ini memegang porsi hingga 80% dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Manfaat Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam konteks ini, Febrio optimistis pemindahan IKN menjadi proyek strategis dalam menyelesaikan masalah ketidakmerataan tersebut.

“IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN”, lanjutnya.

Lebih lanjut, lokasi IKN ini ada di Kalimantan Timur. Pemilihan Kalimantan Timur tentu dilakukan dengan pertimbangan yang kuat, di antaranya, lokasi yang aman dan minim ancaman bencana, aksesibilitas lokasi terhadap kota yang sudah berkembang.

Juga ketersediaan sumber air baku, ketersediaan lahan luas milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, dan potensi konflik sosial yang rendah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari