KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk bisa menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan penyaluran program perlindungan sosial.

Penyempurnaan DTKS ini, bisa dilakukan melalui data penerima bantuan sosial (bansos) kartu sembako yang saat ini ditingkatkan menjadi sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, perbaikan data dari DTKS ini memang menjadi kunci penyaluran bansos yang memang sudah mulai dimutakhirkan pada tahun ini.

Baca Juga: Banggar DPR minta pemerintah sempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial

"Perbaikan data ini menjadi kunci, minggu lalu kami sudah mendapat instruksi dari Wakil Presiden bahwa data DTKS di tahun 2020 bisa di-update," ujar Askolani di dalam agenda rapat dengan Banggar, Rabu (1/7).

Menurut Askolani, pemutakhiran data penerima bansos bisa dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

"Perbaikan data DTKS ini dapat dilakukan mulai tahun 2020, jadi tidak harus menunggu tahun 2021," paparnya.

Askolani juga menyampaikan, ada beberapa kebijakan di tahun 2020 yang akan dilanjutkan pada tahun 2021. Namun demikian, lanjutan kebijakan tersebut akan disertai dengan modifikasi yang akan dilihat efisiensi dan efektivitasnya oleh pemerintah.

Baca Juga: Realisasi belanja kesehatan capai Rp 1,4 triliun hingga 26 Juni, berikut perinciannya

Kemudian di dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah juga akan melakukan reformasi di bidang perlindungan sosial, bidang pendidikan, serta perbaikan data untuk intervensi pemerintah di dalam bidang sosial.

"Ini menjadi catatan kita, bahwa sebagian kebijakan pada tahun 2020 ini akan kita lanjutkan di tahun 2021. Tentunya nanti dengan modifikasi yang akan dilihat efisiensi dan efektivitasnya oleh pemerintah," kata Askolani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto