KOTAN.CO.ID - JAKARTA. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 545 daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), pada November 2024 menelan anggaran sebesar Rp 41 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan pilkada, Pemerintah berahap akan memberikan dampak pada perputaran roda ekonomi. 

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menjelaskan anggaran pilkada yang dialokasikan sebesar Rp 41 triliun terdiri dari alokasi untuk KPUD, jajaran Bawaslu dan aparat keamanan TNI-POLRI. Anggaran ini utamanya bersumber dari APBD masing-masing daerah. 

"Dengan anggaran yang besar dan partisipasi luas masyarakat, Pilkada dapat menjadi stimulus ekonomi melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas di berbagai sektor," jelas Ferry kepada Kontan, Jumat (20/9).

Baca Juga: Pilkada Diulang Bila Kotak Kosong Menang, Ini Jadwal Pilkada 2024

Ferry mengatakan Pilkada Serentak November 2024 diharapkan tidak hanya menjadi momentum penting dalam demokrasi Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Dengan mempertimbangkan data dan proyeksi historis, maka untuk Pilkada Serempak pada 27 November 2024 mendatang diharapkan juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dari dampak langsung maupun multiplier effect.  

Berdasarkan data historis, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan signifikan selama tahun pemilu. Pada tahun 2019, konsumsi LNPRT tumbuh 16,93%. Untuk tahun 2024, konsumsi LNPRT diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 15-20%, mengingat besarnya anggaran dan intensitas kegiatan pemilu yang lebih tinggi. Sampai dengan semester I-2024, Konsumsi LNPRT telah tumbuh 16,84% (ctc).

"Peningkatan konsumsi LNPRT dan aktivitas ekonomi di berbagai sektor selama periode pemilu akan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya. 

Ferry berharap dengan anggaran yang besar dan partisipasi luas masyarakat, Pilkada dapat menjadi stimulus ekonomi melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas di berbagai sektor. Dalam hal pelaksanaan kampanye dan proses pemilihan, tata kelola realisasi anggaran yang transparan, efisien dan akuntabel tentu akan mendorong pemberdayaan usaha masyarakat lebih maksimal.  

"Pemberdayaan usaha masyarakat akan semakin berdampak positf bagi ekonomi yang inklusif jika dapat juga mendorong partisipasi UMKM dan sektor informal di daerah masing-masing," ungkapnya. 

Baca Juga: Kinerja Unitlink Jenis Ini Bakal Naik Imbas Pemangkasan Suku Bunga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati