KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mengungkapkan, memastikan akan membayar utang pupuk kepada  PT Pupuk Indonesia (Persero) yang diperkirakan mencapai Rp 16,3 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kelengkapan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga setelah selesai maka akan langsung dibayarkan.

“Pupuk Indonesia sudah dikirimkan Kementan ke kami sebesar Rp 16,3 triliun, ini sedang kami proses dan kami sedang teliti apakah audit dari BPKP sudah dilengkapi. Tentu akan kami prioritaskan,” tutur Isa dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (25/10).

Adapun utang pupuk tersebut berkaitan dengan biaya penyaluran pupuk bersubsidi pada periode anggaran 2018-2022. Isa menyebut, Kemenkeu memastikan akan memprioritaskan pembayaran tagihan itu dari total dana subsidi pupuk yang mencapai Rp 25 triliun pada 2022.

Meski begitu, Isa mengungkapkan proses pembayaran tersebut tidak akan bisa diselesaikan pada tahun ini, maupun hingga kuartal IV-2023, sebab ada proses audit dari BPKP yang memakan waktu.

Baca Juga: Jokowi Ingin Penyaluran Bansos hingga Subsidi Pupuk Gunakan Data Regsosek

“Tapi beberapa yang tagihan tahun ini akan kami liat nanti, jika ada kelebihan cadangan bu menteri berkenan bisa dibayar sebagian. Kuartal IV, semester II, biasanya tidak akan terkejar dibayar tahun ini karena butuh audit BPKP dan sebagainya, karena prosesnya menghendaki demikian,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pembayaran utang ke Pupuk Indonesia sebesar Rp 16,3 triliun.

Plt Menteri Pertanian, Arief Prasety Adi mengatakan bahwa percepatan pembayaran utang sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan telah melalui proses verifikasi dan hasil audit dari BPKP.

"Saya sudah sampaikan Rp 16,3 segera dibayar, tim kita juga sudah verifikasi, BPKP sudah juga," kata Arief di sela-sela peninjauan stok pupuk di Karawang, Kamis (12/10).

Pihaknya memastikan utang tersebut akan segera dibayarkan dalam waktu dekat. Hal ini untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk petani tidak akan terkendala.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa utang yang akan dibayar ini merupakan hasil audit dari tahun 2020-2022 saja.

Kemudian, pemerintah juga masih memiliki utang kurang bayar sebesar Rp 15 Triliun khusus untuk pengadaan pupuk pada tahun 2023.

"Nanti katanya akan segera dibayar setelah di audit," pungkas Rahmad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari