KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bagian Anggaran 015 (LK BA 015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

LK BA 015 telah mendapatkan 10 kali berturut-turut opini WTP dari BPK sejak tahun 2011. Demikian juga dengan LK BUN yang memperoleh opini WTP kelima secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, capaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kementerian Keuangan, terutama di dalam kondisi tantangan pandemi Covid 19 yang luar biasa.

“Capaian ini menunjukkan dan membuktikan bahwa kami di Kementerian Keuangan akan terus berupaya menjaga profesionalitas, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola keuangan negara yang baik,” kata Sri Mulyani secara daring dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BA 015 dan LK BUN Tahun 2020, Rabu (7/7).

Baca Juga: Kemenkeu raih predikat WTP dari BPK, begini komentar Sri Mulyani

Meskipun mendapatkan opini WTP, BPK masih memberikan catatan-catatan perbaikan dalam bentuk rekomendasi. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menindaklanjuti secara serius temuan oleh BPK berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara akan semakin berkualitas.

“Ini adalah bukti bahwa Kementerian Keuangan tidak berpuas diri dan kami sangat serius untuk terus mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang makin baik dengan terus memperhatikan berbagai temuan dan rekomendasi BPK,” ujar Menkeu.

Terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan BA 015 dari tahun 2014 hingga 2019, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan 86,3% rekomendasi BPK dan sisanya masih di dalam proses penyelesaian.

Sedangkan terkait temuan pemeriksaan BPK pada LK BUN, rekomendasi BPK yang sudah diselesaikan mencapai 80,9%.

Baca Juga: Raih kinerja anggaran terbaik 2019, Kemenkumham dapat insentif Rp 100 miliar

Perolehan opini WTP merupakan sebuah capaian yang menggambarkan pengakuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencerminkan memadainya sistem pengendalian intern dan kecukupan pengungkapan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan atas pengelolaan keuangan negara.

“Kami di Kementerian Keuangan dan seluruh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di dalam BA BUN akan terus bekerja keras di dalam menjamin terlaksananya praktik tata kelola yang baik atau good governance,” tutup Menkeu.

Selanjutnya: Capai Rp 144,91 triliun di akhir 2020, dana haji dijamin aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli