KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan, arah kebijakan pembiayaan utang tahun depan akan lebih modern dengan defisit yang lebih kecil yakni 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, tahun depan pemerintah juga akan mendapat tantangan yang cukup berat sebab tidak akan mendapat support lagi dari Bank Indonesia atau burden sharing dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, dan III.

“Perlu dicatat bahwa tahun depan kita sudah tidak akan mendapat support dari SKB I, II, III yakni melalui pembelian secara langsung di pasar oleh BI, sehingga konsolidasi fikal kembali dilakukan,” tutur Suminto dalam agenda virtual, Rabu (21/12).

Baca Juga: Akan IPO 10%-15% Saham, Komisi VI DPR Pertanyakan Urgensi Rencana IPO PHE

Menurutnya, upaya  yang akan dilakukan untuk melakukan konsolidasi fiskal adalah dengan menempatkan defisit di bawah 3%, yang diharapkan dapat tercapai pada tahun depan. Sehingga target pendapatan negara dan juga belanja negara harus dilakukan secara suportif.

Dukungan pendapatan negara dan juga belanja negara tahun depan, sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan juga didukung oleh harga-harga komoditas yang masih cukup tinggi meskipun mengalami penurunan.

“Penerimaan yang lebih baik belanja yang lebih berkualitas efisien dan terkendali diharapkan konsolidasi fiskal tadi terjadi. Kebutuhan pembiayaan juga dapat dikendalikan dan dalam konteks strategi pemulihan pembiayaannya kami akan terus tetap fleksibel dan oportunistik dengan melihat perkembangan perekonomian dan sektor keuangan termasuk volatilitas pasar,” jelasnya.

Baca Juga: Kerugian Penipuan Investasi Tahun 2022 Ratusan Triliun, Cek Daftar Investasi Ilegal

Kebijakan pembiayaan tahun depan juga akan melihat opportunity yang ada pada market termasuk dengan memanfaatkan fleksibilitas dari sumber-sumber pembiayaan dan Surat Berharga Negara (SBN) yang optimal.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan sebesar Rp 696,3 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 yakni Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.

Baca Juga: Kolaborasi Negara G20 Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Sebagian besar pembiayaan utang tahun 2023 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen pinjaman tersebut, akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah. 

Rencana pembiayaan utang sebagian besar rencananya dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli