KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) getol dalam mengalokasikan belanja perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa belanja perpajakan pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp 352 triliun.

Nah, dari angka tersebut, sekitar 60% dinikmati oleh masyarakat khususnya rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Mayoritas dari belanja perpajakan ini dinikmati oleh UMKM dan rumah tangga," ujar Febrio di Komisi XI DPR RI, Senin (10/6).

Baca Juga: Tebar Diskon Pajak, Pemerintah Sudah Raup Investasi Rp 370 Triliun

Febrio memerinci, misalnya PPN dibebaskan untuk sembako nilainya mencapai Rp 38 triliun hingga Rp 40 triliun dalam setahun. Kemudian insentif untuk sektor pendidikan nilainya mencapai sekitar Rp 21 triliun dalam setahun.

Nah, insentif khusus untuk UMKM, Febrio bilang, nilainya mencapai Rp 70 triliun dalam setahun.

"Kurang lebih dari Rp 352,8 triliun tadi yang diestimasi untuk 2024, sekitar lebih dari 60% itu dinikmati oleh masyarakat khususnya rumah tangga dan UMKM," katanya.

Baca Juga: Jalan Berliku Mengerek Peringkat Utang Negara

Sebagai informasi, nilai belanja perpajakan terus mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2021 tercatat Rp 310,04 triliun, tahun 2022 Rp 323,53 triliun, naik lagi menjadi Rp 352,83 triliun pada tahun 2023.

Kemudian pada tahun 2024 nilai belanja perpajakan diestimasikan mencapai Rp 374,53 triliun dan tahun 2025 mencapai Rp 421,82 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli