KONTAN.CO.ID - Pembangunan infrastruktur hijau dan tahan iklim di Indonesia tidak lepas dari kapasitas dan varians sumber pembiayaan perubahan iklim itu sendiri, dan Kementerian Keuangan memiliki peran penting di dalamnya. Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Noof Syaifudin menjelaskan bahwa berbagai analisis menyebutkan potensi kerugian ekonomi dapat mencapai hingga sekitar 3% dari Gross Domestic Product (GDP) di 2030 karena perubahan iklim.

Untuk itu, pemerintah menyusun berbagai strategi kebijakan yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan hijau. Strategi tersebut berisi kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah yang terfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, lingkungan, dan pertumbuhan jangka panjang yang diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024.

Instrumen-instrumen kebijakan fiskal untuk dukungan program-program hijau pemerintah antara lain melalui belanja pemerintah, insentif fiskal, serta pelibatan sektor keuangan dan stakeholder lainnya.

“Kita masih punya potensi tumbuh. Pemerintah menyelaraskan dengan sisi jangka panjang, dimana di 2060 Indonesia diharapkan menjadi negara net zero emisi,” kata Noor dalam diskusi Peran APBN Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Biru di Hotel Sofyan pada Rabu, (27/3).

Kemenkeu, lanjut Noor, juga membuat kebijakan melalui peran anggaran pembangunan negara (APBN) dalam pembangunan hijau untuk meningkatkan kontribusi pada penurunan emisi GRK untuk mencapai target nasional.

Dari sisi kebijakan pendapatan, pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di bidang infrastruktur hijau, misalnya dengan pemberian tax holiday dan tax allowance untuk pengembangan energi terbarukan. Dengan beban pajak yang lebih ringan, pembangunan infrastruktur hijau diharapkan lebih menarik minat badan usaha untuk berinvestasi.

Dari sisi belanja, pemerintah juga memiliki skema climate budget tagging atau penandaan belanja pemerintah pusat maupun daerah yang diarahkan untuk penanganan perubahan iklim. Kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat sejak 2016 ini, dan telah mulai diperkenalkan kepada pemerintah daerah (pemda) sejak 2020 lalu.

Selain itu, pemerintah menerbitkan instrumen pembiayaan inovatif, seperti Green Bond baik dalam bentuk konvensional maupun syariah serta dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) dan mata uang asing lainnya. Pemerintah telah menerbitkan global green sukuk sejak 2018 sampai 2023 yang mencapai lebih dari USD 6 miliar serta green sukuk ritel mencapai Rp28,6 triliun sejak 2019 sampai 2023.

Modalitas lain yang tak kalah penting bagi Indonesia adalah implementasi instrument Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dimana pemerintah akan mendorong perdagangan karbon karena Indonesia memiliki peluang yang sangat besar sebagai supplier karbon kredit dunia. “Indonesia berpotensi sebagai salah satu negara dengan carbon credit terbesar dunia,” sambung Noor.

Noor menambahkan, pengentasan masalah iklim memerlukan pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah. Dukungan pendanaan iklim dari internasional sebagaimana komitmen masyarakat global merupakan elemen kunci bagi pemenuhan kebutuhan pendanaan iklim nasional. Selain itu keterlibatan swasta juga perlu didorong agar masyarakat lebih berperan dalam upaya bersama untuk mencapai pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memegang peran penting. Sehingga konvergensi kebijakan penanganan perubahan iklim akan menjadi kunci ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Indah Sulistyorini