KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja negara menjelang akhir 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, anggaran belanja negara sekitar Rp 945,2 triliun masih harus direalisasikan oleh kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun pemerintah daerah.

Jumlah tersebut tercatat meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta seluruh K/L, non-K/L, dan pemerintah daerah yang menggunakan anggaran belanja negara untuk segera menuntaskan realisasi belanja prioritas. Langkah ini diperlukan agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Namun harus tetap menjaga efisiensi, bukan berarti Rp 945 triliun dibagi-bagikan begitu saja. Kita memastikan uang rakyat digunakan dengan baik, belanja cepat namun efisiensinya dijalankan dengan baik,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Serapan Belanja Negara Baru 78%, INDEF Ada Risiko Pemborosan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan berbagai belanja rutin. Pos belanja tersebut mencakup subsidi, bantuan pemerintah, serta sejumlah program prioritas lainnya.

“Terlebih di akhir tahun ini, di kuartal III itu banyak sekali stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Meski demikian, Sudarto menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja harus tetap memperhatikan aspek tata kelola dan efisiensi. Dengan demikian, penyerapan anggaran diharapkan berjalan optimal tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan uang negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News