KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi transfer ke daerah telah mencapai Rp 668,5 triliun hingga Oktober 2023. Angka ini setara 82,1% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 814,7 triliun.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi tersebut mengalami kontraksi 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Dalam hal ini, realisasinya agak lebih rendah 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 679,2 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/11).

Adapun secara rinci, realisasi TKD yang mengalami kontraksi terdiri dari penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang sudah mencapai Rp 101,628 triliun, atau lebih rendah 11,4% year on year (YoY).

Baca Juga: Sektor Manufaktur Jadi Tulang Punggung Penerimaan Pajak Oktober 2023

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan ini karena pada  pada 31 Oktober 2022 lalu sampai dengan kuartal III 2023 telah dilakukan pembayaran kurang bayar DBH sebesar Rp 22,9 triliun, sehingga pada periode ini ada penurunan.

“Namun nanti kalau DBH akhir tahun dilakukan beberapa pembayaran, kita juga yakin untuk daerah bisa merasakan dan menikmati DBH-nya secara relatif proporsional dengan sumber yang dibagihasilkan,” ungkapnya.

Kemudian realisasi yang mengalami kontraksi yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang realisasinya sebesar Rp 35,85 triliun namun terkontraksi 8,5% YoY. Ini lebih rendah karena pagu juga lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun secara persentase penyaluran mengalami peningkatan.

Realisasi dana otonomi khusus (Otsus) realisasinya sudah sebesar Rp 11,71 triliun atau mengalami kontraksi 24,9% YoY. Penurunan ini karena beberapa daerah belum menyampaikan syarat salur.

Baca Juga: Meski Banyak Tantangan, Sri Mulyani Optimis Bisa Kejar Setoran Pajak Rp 1.818 Triliun

Adapun realisasi yang mengalami kenaikan jika dibandingkan periode sama tahun lalu diantaranya, dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp 345,78 triliun lebih tinggi 1,4% YoY. Meningkatnya penyaluran ini karena telah dilakukan penyaluran tahap III DAU bidang pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang PU termasuk DAU untuk penggajian PPPK, dan kinerja penyaluran Dana Desa lebih baik karena insentif sudah mulai disalurkan pada bulan Oktober 2023.

Dana istimewa realisasinya mencapai Rp 1,08 triliun atau meningkat 3,1% YoY. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pagu alokasi tahun 2023 dibanding 2022 yang sebesar Rp 100 miliar.

Kemudian, realisasi hibah telah mencapai Rp 1,63 triliun atau 79% dari target. Realisasi dana desa juga sudah mencapai Rp 58,3 triliun atau meningkat 0,6% YoY.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai Rp 1.523,7 Triliun Pada Oktober 2023

Realisasi DAK nonfisik sebesar Rp 107,4 triliun lebih tinggi 2,3% (YoY) didukung peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur.

Terakhir, penyaluran insentif fiskal sudah mencapai Rp 5 triliun naik 10,1% YoY. Peningkatan ini karena telah dilakukan penyaluran insentif fiskal Kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dari pagu.

“Nah yang perlu jadi perhatian tentu DAK fisik, yang memang alokasi lebih rendah namun sebetulnya dari sisi porsi belanjanya yaitu Rp 35,85 triliun sudah terealisasi. Itu artinya sudah 67% dari total alokasinya sudah terealisasi. ini sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati