KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Bank Indonesia (BI), telah menyetujui skema pembagian beban (burden sharing) dalam rangka pembiayaan defisit anggaran akibat dampak pandemi corona (Covid-19).

Sebagaimana diketahui, skema burden sharing yang disepakati terbagi menjadi dua, yaitu public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan non public goods Rp 505,90 triliun. 

Baca Juga: Wacana Pembubaran OJK Muncul, Praktisi & Pengamat Lontarkan Pertanyaan Kritis

Pekan lalu,Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus ke BI ini pada pekan depan apabila detail di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) II antara Pemerintah dan BI telah selesai direvisi.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan, sampai saat ini antara pemerintah dengan Bank Indonesia masih dalam tahap mempersiapkan berbagai teknisnya. Apabila tidak ada kendala, Deni mengatakan di minggu ini akan segera di selesaikan.

Baca Juga: Ekonom: Kunci pertumbuhan tahun depan adalah upaya akomodasi kebutuhan belanja

“Sedang dalam persiapan untuk teknisnya, karena the devil is in detail kan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan minggu ini,” Ujar Deni saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (3/8).

Deni menyebutkan, terkait SBN Burden Sharing itu masih belum final terkait angka penerbitannya. “belum final angkanya untuk penerbitan pertama ini, nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” tutup Deni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli