KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog terkait anggaran untuk menyerap beras petani. “Kami sedang berkoordinasi dengan Bulog, termasuk relevansinya dengan ketahanan pangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pada saatnya akan dijelaskan oleh Menteri,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta kepada Kontan.co.id, Senin (29/3). Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, anggaran ketahanan pangan tahun ini diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 62,8 triliun. Rinciannya, Kementerian Pertanian sebesar Rp 21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,7 triliun, dan Kementerian PUPR Rp 34,3 triliun. Lalu, untuk non K/L, alokasi APBN 2021 diberikan kepada subsidi sebesar Rp 25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp 5,4 triliun.
Baca Juga: Syarat dapat bansos KPDJ DKI Jakarta dan cara mencairkannya Sementara, Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp 5,6 triliun berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK non fisik dana pelayanan ketahanan pangan. Sementara itu, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 122,42 triliun untuk program prioritas. Hingga 17 Maret 2021 realisasinya baru Rp 1,42 triliun atau setara 1,2% dari pagu. Salah satu kebijakan dalam program tersebut adalah anggaran ketahanan pangan dengan pagu Rp 47,1 triliun. Kendati demikian, kepada Kontan.co.id, Isa tidak mau menginformasikan perkembangan penyerapan anggaran tersebut hingga saat ini. Baca Juga: Stok beras Bulog sudah mencapai 1 juta ton
