KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan empat seri Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement kepada Bank Indonesia (BI). Total nominal penerbitan tersebut sebesar Rp 21,8 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebutkan, penerbitan SUN ini merupakan transaksi yang ketiga dalam rangka implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) III.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 melalui Penerbitan SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan Pembelian di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia.

“Serta sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan cara Private Placement,” seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6).

Baca Juga: Asing Terus Cabut dari Pasar SUN, Apa Penyebabnya?

Adapun empat seri SUN tersebut yakni seri VR0074, VR0075, VR0076, dan VR0077, dengan masing-masing seri memiliki nilai yang sama yakni sebesar  Rp 5,47 triliun.

Keempat seri tersebut memiliki jenis SUN variable rate (VR), dengan ketentuan kupon tiga bulan pertama masing-masing seri sebesar 3,04%, dan juga tanggal setelmen pada 1 Juli 2022.

Kemudian, untuk seri VR0074 tanggal jatuh temponya pada 1 Juli 2027, seri VR0075 pada 1 Juli 2028, seri VR0076 pada 1 Juli 2029, dan seri VR0077 pada 1 Juli 2030.

Lebih lanjut, transaksi ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI yang bersama-sama berperan dalam menangani dampak Covid-19.

Kendati demikian, pemerintah akan tetap menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang pruden dan kredibel. Hal ini menjadi pertimbangan penting mengingat target pemerintah melakukan konsolidasi fiskal di tahun 2023.

Dari sisi pembiayaan APBN, emerintah tetap mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan debt affordability untuk menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Baca Juga: Hari Terakhir, Sri Mulyani Sudah Kantongi Rp 54,23 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat