KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan melaksanakan prefunding di akhir tahun ini sebagai strategi pembiayaan untuk APBN 2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Askolani. 

“Kemungkinan tidak (melakukan frontloading) sebab kita melihat cashflow kita untuk awal tahun depan masih mencukupi dan bisa memenuhi kebutuhan,” ujarnya saat ditemui di Dhanapala Kemenkeu, Selasa (29/10).  

Baca Juga: Pasar sambut positif Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Prefunding biasanya merupakan strategi pembiayaan APBN dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar sebelum tahun anggaran dimulai. 

Askolani menjelaskan, pemerintah tidak akan menerbitkan obligasi pada akhir tahun untuk  prefunding sebab masih memiliki dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai. 

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018, posisi SAL pemerintah pada akhir 2018 mencapai Rp 175,24 triliun. Dana SAL pemerintah mengalami peningkatan Rp 36,89 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Kalau dari penerimaan kita masih belum mencukupi untuk kebutuhan belanja awal tahun, kita masih mempunyai dana SAL yang bisa dipakai dan itu mencukupi. Jadi kemungkinan tidak ada frontloading sebelum ganti tahun,” tutur Askolani. 

Baca Juga: Golkar tak setuju cukai rokok naik hingga 23% pada tahun depan, kenapa?

Adapun sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi pasar untuk memutuskan strategi  prefunding di akhir tahun 2019.  

Editor: Noverius Laoli