KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban subsidi energi yang dipikul pemerintah makin berat. Apalagi, di tengah peningkatan harga energi global seiring berbagai peristiwa yang terjadi di dunia baru-baru ini.

Saat ditanya mengenai intensi pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), pejabat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa pemerintah sebenarnya memiliki peta jalan (roadmap) terkait hal ini.

"Sebenarnya untuk detail roadmap, bahkan termasuk timeline pelaksanaannya di level teknikal kami punya," tutur Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Abdurohman dalam diskusi secara daring, Rabu (21/9).

Baca Juga: Anggaran Infrastruktur Capai Rp 392,02 Triliun di 2023, Salah Satunya untuk IKN

Sayangnya, ia tak menjelaskan lebih lanjut apa yang ada dalam roadmap tersebut.

Namun, ia menegaskan, kalaupun pemerintah akan menghapus subsidi BBM, maka akan sangat bergantung dengan berbagai situasi dan kondisi, yaitu kondisi harga energi itu sendiri, kemudian kondisi perekonomian, dan juga terkait dengan kondisi politik.

"Jadi, akan sangat bergantung pada waktu yang tepat untuk menghapus subsidi BBM dalam jangka pendek. Apalagi, ada juga opsi pilihan politik," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Mengerek Anggaran Belanja K/L Jadi Rp 1.000,7 Triliun pada 2023

Kemudian, Abdurohman juga menyinggung bahwa pemerintah juga memiliki asa untuk mengurangi beban subsidi energi, yaitu lewat pengalihan subsidi energi yang berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis benefit, yaitu memberikan subsidi secara langsung kepada mereka yang membutuhkan.

Pemberian subsidi secara langsung ini bisa lewat program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat miskin. Hal ini juga mengerdilkan kemungkinan subsidi energi yang tidak tepat sasaran. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli