KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap ekspansif dengan belanja yang dipatok sebesar Rp 4.097,2 triliun, akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat transformasi ekonomi.

Perlu diketahui, anggaran belanja dalam RAPBN 2027 tersebut meningkat 3,9% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026 yang sebesar Rp 3.942,4 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, strategi ekonomi dan fiskal 2027 akan mengedepankan sinergi antara kebijakan fiskal dan ekonomi.

"APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur dan terarah untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi dan akselerasi yang lebih cepat," ujar Ferry dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah RI, Rabu (19/8/2026).

Menurut Ferry, kebijakan tersebut akan dilakukan melalui sejumlah strategi, terutama transformasi ekonomi dan pembangunan yang efektif.

Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan program perlindungan sosial (Perlinsos), sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM.

Baca Juga: BI Waspada El Nino Menguat hingga Oktober 2026, Fokus Pengendalian Beras Hingga Cabai

"Program perlindungan sosial juga ditingkatkan agar semakin andal. Terkait dengan pemberdayaan, baik UMKM juga terus dibangkitkan. UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi," katanya.

Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada petani, nelayan, buruh, dan pekerja. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga akan diperkuat, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.

Belanja Difokuskan pada Program Prioritas Nasional

Ferry menjelaskan, strategi belanja pemerintah pada 2027 terutama akan diprioritaskan untuk membiayai delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).

Dengan arah tersebut, belanja pemerintah diharapkan tidak hanya menopang aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah memastikan ekspansi belanja tetap dilakukan dengan menjaga kesehatan APBN. Ferry mengatakan, pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap prudent dan berkelanjutan.

"Beberapa hal terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang kreatif adalah diarahkan untuk APBN yang prudent dan sustainable. Jadi kita ingin APBN itu sehat, kredibel dan berkelanjutan," jelasnya.

Untuk menjaga kesehatan fiskal tersebut, pemerintah akan melanjutkan reformasi fiskal guna mengoptimalkan pendapatan negara, namun tetap memperhatikan iklim investasi dan kualitas lingkungan.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga belanja negara semakin produktif.

"Untuk belanja melalui efisiensi dan reformasi, belanja yang semakin produktif dan pengelolaan pembiayaan secara inovatif, prudent dan sustainable," katanya.

Baca Juga: BI Rate Diproyeksi Tetap 5,75%, Tapi Risiko Pengetatan Masih Terbuka

Utamakan Belanja yang Berdampak ke Masyarakat

Ferry menambahkan, peningkatan kualitas belanja menjadi salah satu fokus pemerintah dalam APBN 2027. Belanja negara akan difokuskan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah juga akan memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah. Menurut Ferry, sinergi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan layanan publik, terutama dalam pemerataan pembangunan daerah dan pemenuhan pelayanan dasar.

"Kami juga melakukan penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, kemudian juga penguatan proses penyelesaian aspek penganggaran dan pengelolaan berbasis output," ujarnya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap program-program nasional dapat berjalan lebih efektif hingga tingkat daerah, sekaligus memastikan belanja APBN memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News