KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah intervensi asing dalam penyusunan perpres penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Musdalifah mengatakan, komunikasi dengan asing sebagai upaya untuk mengenalkan penguatan ISPO sekaligus menerima kritik dan masukan dari negara lain.

Menurut Musdalifah, citra negatif yang melekat pada sawit Indonesia membuat Indonesia terpojok sehingga menerima masukan dari semua pihak, termasuk dari negara asing menjadi hal yang penting. “Kalau sawit kita mau diterima pasar, kita harus komunikasikan semuanya,” ujar Musdalifah Jumat (23/2).

Musdalifah mengatakan, komunikasi tentang pengutan ISPO ini tidak hanya dilakukan pada United Kingdom Climate Change (UKCC) dan Uni Eropa (UE). Namun, negara yang menjadi pasar sawit Indonesia. 

Dia bilang, dalam kunjungan negara yang dilakukan, adanya upaya pengenalan penguatan ISPO ini selalu dilakukan.

Musdalifah menambahkan, ISPO merupakan alat pemerintah untuk membuktikan bahwa pengelolaan kelapa sawit di Indonesia sudah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kelestarian lingkungan, prinsip ekonomi, transparansi dan prinsip-prinsip berkelanjutan. Karena itu, penguatan ISPO ini perlu dilakukan.

Karena melibatkan berbagai kementerian, penguatan ISPO ini nantinya tidak hanya menjadi keputusan menteri melainkan keputusan presiden. Musdalifah mengatakan, target prespres tentang penguatan ISPO ini ditargetkan terbit tahun ini.

Musdalifah meminta semua pihak bekerjasama dalam memperbaiki citra negatif sawit Indonesia. “Kita harus saling bekerjasama supaya sawit kita bisa menjadi lebih kuat,” tandas Musdalifah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi