KONTAN.CO.ID - Pemerintah melalui Kemenko Pemberdayaan Manusia (PM) sedang mematangkan inisiatif baru bertajuk Pasar 1001 Malam yang dirancang memanfaatkan aset-aset “tidur” milik negara dan BUMN untuk dijadikan ruang usaha serta pusat aktivitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Ide ini muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan mendasar pelaku usaha mikro terhadap lokasi usaha strategis serta biaya sewa yang terjangkau. Berdasarkan data Kemenko PM biaya ritel di kota mencapai Rp782.000/m2, membuat UMKM sulit berkembang. Selain itu, pendapatan UMKM rata-rata hanya Rp2 juta per bulan yang menunjukkan kesenjangan produktivitas. Padahal, UMKM dan ekonomi kreatif menyumbang 69,87% pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. Untuk itu, pemerintah melihat perlunya pemanfaatan aset untuk membuka ruang ekonomi agar UMKM tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja. Adapun program Pasar 1001 Malam nantinya mengusung konsep
creative compound yang dikelola oleh pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama resmi.
Konsep tersebut rencananya dimanfaatkan oleh 20% usaha baru/ritel mikro, 30% usaha menengah, dan 50% usaha mapan untuk menarik konsumen. Fasilitas yang didapatkan mencakup ruang kerja bersama, internet, ruang
display, studio foto dan video, area kuliner, serta ruang kreatif. Tahap awal program ini akan mengincar kota-kota dengan aset tidur strategis, yang dimulai dari Bandung, dengan pemanfaatan aset milik PT KAI dan PT Pos Indonesia. Tercatat, sudah ada tiga aset yang telah UMKM gunakan antara lain aset Peruri 6.500 meter persegi, aset swasta 4.000 meter persegi, dan aset PT Pos Indonesia 4.200 meter persegi. Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat di Kemenko PM Abdul Muslim menyampaikan, lewat Pasar 1001 Malam, aset-aset negara yang selama ini belum produktif akan dioptimalkan untuk kanal pemasaran dan transaksi UMKM. “Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya,” ujarnya pada Jumat, 21 November 2025. Upaya ini akan diperkuat dengan penerbitan Instruksi Presiden 2025 tentang Pemanfaatan Aset Tidur. Menurut Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, instruksi ini akan berlaku bagi aset milik pemerintahan pusat maupun daerah yang saat ini menganggur agar segera difungsikan bagi pemberdayaan UMKM. “Kalau ada fasilitas yang
idle, digunakan sepenuh sebaik-baiknya untuk kepentingan UMKM,” kata Muhaimin pada Rabu, 5 November 2025. Langkah ini dianggap penting karena pelaku UMKM selama ini mengalami banyak kendala, sehingga belum tergarap optimal dari sisi akses lokasi usaha. Mengacu berita
Kontan.co.id, baru sekitar 40% UMKM yang memanfaatkan area publik, menandakan masih banyak pelaku usaha yang sulit menjangkau lokasi strategis. Menteri UMKM Maman Abdurrahman, angka tersebut masih jauh dari optimal. Padahal, pemerintah sendiri telah memberikan diskon harga sewa 30% dari harga normal. Ke depannya, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dan mengevaluasi ketersediaan lokasi dengan Kemenko PM untuk meningkatkan okupansi. Dengan hadirnya Pasar 1001 Malam, diharapkan muncul peluang dan ruang usaha dengan biaya sewa terjangkau, kanal pemasaran legal dan terstruktur, serta jaringan distribusi yang mendukung peningkatan skala usaha. Pemerintah juga berharap inisiatif ini membuka kesempatan kerja baru, memperluas daya jangkau pasar UMKM, dan membantu mengurangi fragmentasi ekonomi yang selama ini terpusat pada ritel besar. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison menegaskan efektivitas program ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan pemerintah pusat, daerah, BUMN, pengelola aset, serta pelaku usaha. Evaluasi implementasi, transparansi mekanisme sewa, dan dukungan regulasi menjadi kunci agar Pasar 1001 Malam memberi manfaat bagi ekosistem usaha rakyat. Jika sukses, langkah ini bisa mempertegas posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, pemerintah akan mendata lebih lanjut aset dan pencocokan minat investor di wilayah lain. "Tugas kami menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil. Banyak UMKM kita belum mampu menembus batas-batas digital karena kurangnya literasi pemasaran modern," kata Leon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
