KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menggeser fokus pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dari sekadar mengejar jumlah pembangunan fisik menuju penguatan operasional dan keberlanjutan usaha.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui pembangunan fisik Kopdes Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap dan tidak lagi berorientasi pada pencapaian 80.000 titik dalam waktu singkat.

"Kami sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa pelaksanaannya akan dilakukan bertahap. Untuk sementara kami fokus pada sekitar 40.000 titik yang dinilai lebih realistis untuk dikembangkan," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga: Kemenhut Minta Tambahan Anggaran Rp 6,23 Triliun di 2027, Rekrut 21.000 Polisi Hutan

Ferry menjelaskan, dari sekitar 83.000 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk secara kelembagaan, pembangunan fisik saat ini masih berlangsung. Hingga kini, sebanyak 12.533 lokasi telah selesai dibangun, sementara 22.737 lokasi masih dalam proses konstruksi. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Menurut Ferry, fase operasional kini menjadi tantangan yang lebih penting dibanding pembangunan fisik semata. Pemerintah telah memulai uji operasional di sejumlah wilayah, termasuk peluncuran operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bandung.

"Kami sedang memasuki tahap pembelajaran operasional. Yang terpenting saat ini bukan hanya membangun gedung, tetapi memastikan koperasi bisa berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih dirancang memiliki beberapa fungsi utama. Selain menjadi saluran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, koperasi juga diharapkan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga kerajinan.

Selain itu, koperasi juga akan difungsikan sebagai agen layanan keuangan mikro dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program kepada masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Dalam operasionalnya, koperasi dapat mengembangkan berbagai unit usaha sesuai potensi daerah masing-masing, mulai dari gerai kebutuhan pokok, pergudangan, layanan logistik, hingga jasa lainnya.

Ferry menegaskan keberhasilan program tidak akan diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat desa. Karena itu, studi kelayakan atau feasibility study akan menjadi faktor penting dalam menentukan model bisnis setiap koperasi.

Baca Juga: BI dan Bank Sentral China Sepakati QR Cross-Border & Swap Mata Uang Baru

"Pendekatan ke depan harus lebih kualitatif. Feasibility study menjadi aspek yang sangat penting agar koperasi benar-benar bisa berjalan secara berkelanjutan," ujarnya.

Saat ini pemerintah juga mulai melakukan proses verifikasi dan validasi pembangunan fisik yang melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ke depan, Ferry berharap keberadaan Kopdes Merah Putih mampu menurunkan harga barang kebutuhan pokok, terutama komoditas bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras, pupuk, dan minyak goreng. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat desa.

"Indikator keberhasilannya sederhana, harga barang harus lebih terjangkau dan akses pembiayaan menjadi lebih mudah dengan bunga yang rendah," kata Ferry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News