KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya dalam melindungi UMKM lokal terus dihadapkan dengan banyak tantangan. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari mengatakan saat ini pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu yang berasal dari China. 

"Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM karena bisa mematikan, lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen," jelas Fiki dalam keterangannya, Rabu (24/7). 

Untuk itu Fiki berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM. 

Baca Juga: Perkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur, BSI Resmikan UMKM Center Makassar

"Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80.000 pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki. 

Selain itu, Fiki juga menyoroti ihwal maraknya barang ilegal yang turut mengancam matinya industri lokal. 

Padahal menurutnya, kualitas produk dari UMKM lokal saat ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Namun, masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, membuat produk berkualitas milik UMKM tidak dapat bersaing secara harga. 

Masifnya produk yang dijual melalui e-commerce juga menjadi iu tersendiri. Apalagi dari sana, semua barang cross border dapat langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang sangat murah. 

"Yang pasti UMKM kita ini sudah di gempur baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan," ungkapnya. 

Baca Juga: UMKM dan Perbankan Sambut Opsi Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Selain persoalan itu, UMKM nasional juga dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya dan proses dalam mengurus perizinan. 

Sebagai contoh ketika satu UMKM membuat brand atau merek, diwajibkan untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan biaya yang cukup mahal. UMKM juga dibebani untuk membuat badan hukum usaha dan dibebani pajak. 

"Ini semua kalau diadu dengan produk impor yang murah karena ilegal, maka ini menjadi tidak bisa bersaing. Jadi yang kita inginkan adalah equal playing field," kata Fiki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi