KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, dalam mengembangkan pariwisata di daerah, harus satu paket dengan pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan banyak skema pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, ada skema khusus untuk membangkitkan usaha mikro, termasuk yang ada di wilayah destinasi wisata. Salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, yang merupakan hibah sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro untuk membantu permodalan yang tergerus akibat dampak pandemi.

"Setelah lelah berwisata menikmati keindahan alam, tentunya para wisatawan akan mencari wisata kuliner dan belanja oleh-oleh," jelas Rully dalam siaran pers, Kamis (3/12).

Rully menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pendapatan negara. Namun, pandemi membuat banyak destinasi wisata di Indonesia lumpuh tak bergerak. Maka sektor pariwisata harus bangkit kembali di era kenormalan baru saat ini dengan tetap disiplin menjaga Protokol Kesehatan.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) juga mengajak pelaku UMKM dan usaha kreatif untuk bergabung dalam wadah koperasi. Peran koperasi menjadi penting saat ini karena sudah menjadi agreator bagi pelaku usaha. "Kalau mereka mengurus usahanya sendiri-sendiri, maka akan susah dan tidak mendapatkan skala keekonomian," imbuhnya.

Baca Juga: Potensi pasar besar, pemerintah dorong UMKM manfaatkan ekosistem digital

Dengan bergabung bersama Koperasi, para UMKM bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Dimana Rully menjelaskan, Koperasi yang akan membantu mengurus permodalan, pemasaran produk, sampai menyiapkan bahan baku.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Jawa Barat, M Ridho Suganda. Dimana kolaborasi antara pariwisata, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif penting untuk memulihkan perekonomian.

Keberadaan UMKM dinilai melekat erat dengan sektor pariwisata, termasuk menjadi branding image. Hanya saja, Ridho mengakui masih ada kendala yang membelenggu pelaku UMKM terutama di Kuningan, Jawa Barat. Diantaranya, mereka masih mengambil bahan baku dari daerah lain.

Selain itu, Ridho menambahkan pemasaran produk juga terhambat dengan pemberlakuan PSBB di banyak daerah yang menjadi target pasarnya. "Namun, UMKM harus tetap jalan agar ekonomi wilayah tetap bergerak," kata Ridho.

Ke depan, Ridho berharap kebijakan perijinan usaha dari pemerintah pusat bisa dilakukan pada satu pintu layanan. Dengan tujuan agar lebih cepat dan masyarakat tidak direpotkan lagi.

Selanjutnya: Banpres produktif usaha mikro akan dilanjutkan tahun depan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .