KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM akan mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) Keberadaan SPBU Nelayan sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, mengatakan dari 11.000 desa nelayan, hanya ada 388 SPBU bersubsidi akibatnya sebagian besar nelayan membeli solar dengan harga di atas harga pasar. Tidak bisa tidak, nelayan sangat membutuhkan hadirnya SPBUN di daerahnya.
Saat ini, kata Teten, baru ada tujuh SPBUN sebagai piloting, namun Presiden Jokowi telah meminta untuk membangun 250 SPBUN. Dengan nilai pembangunan satu SPBUN sebesar Rp250 juta. "Target pembangunan 250 SPBUN diharapkan dapat segera tercapai menggandeng BRI dan Pertamina," kata Teten dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6).
Baca Juga: Gandeng BEI, KemenkopUKM Dorong UMKM Listing di Bursa Saham Namun, Teten mengingatkan nantinya SPBUN Program Solar untuk Koperasi (Solusi) hanya dikelola oleh koperasi dan meminta nelayan-nelayan dapat berkonsolidasi dalam sebuah koperasi. “Lewat SPBUN, nelayan dapat membeli solar bersubisidi melalui aplikasi MyPertamina. Dengan demikian nelayan punya jatah solarnya di SPBUN, karena datanya sudah terekam by name, by address, by volume. Tidak akan ada lagi nelayan yang membeli solar di tengah laut,” jelasnya. Untuk program ini KemenKopUKM bekerja sama dengan Kementerian Negara BUMN, Pertamina, dan BRI dalam menghadirkan SPBUN Solusi. Ia menjelaskan, program SPBUN merupakan solusi bagi nelayan yang memiliki kapal ukuran 10 GT ke bawah untuk mendapatkan harga solar sesuai dengan harga resmi Rp 6.800/liter. "Sebab, data menunjukkan nelayan kecil menghabiskan biaya produksi 60% untuk membeli solar dan nelayan membelinya dengan harga mahal Rp11.000 sampai Rp12.000 sehingga pengeluaran nelayan tinggi dan kesejahteraannya tergerus,” terang Teten. Anggota Komisi VI DPR Rafli sangat mendukung langkah KemenKopUKM untuk membangun SPBUN di sentra nelayan. Rafli juga mengharapkan pembangunan SPBUN dapat diperluas di Aceh.
“Masyarakat di Lhoknga Aceh sangat menyambut positif hadirnya SPBUN di daerah mereka. Kami berharap SPUBN dapat dibangun lagi beberapa tempat karena Aceh juga merupakan daerah nelayan,” kata Rafli. Sebelumnya, untuk Aceh sendiri KemenkopUKM telah meresmikan pembangunan SPBUN Solusi di Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupeten Aceh Besar pada Mei 2023. SPBUN di Aceh tersebut menjadi bagian dari piloting Program SPBUN Solusi.
Baca Juga: Komisi VI DPR Dukung Kenaikan Anggaran KemenKopUKM Tahun Depan Jadi Rp 3 Triliun Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
